Pasca-Kenaikan BBM, Pemerintah Diminta Cegah Lonjakan Harga Pangan

  • Bagikan
Ilustrasi: Ketersediaan Pangan di Pasar

Mediatani – Harga sejumlah bahan pokok mulai melonjak akibat imbas dari naiknya harga BBM subsidi. Tabel harga Bappenas dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan harga bawang putih cenderung mengalami kenaikan dalam seminggu belakangan.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas berharap Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan untuk proaktif membuka keran impor bawang putih dan sejumlah komoditas hortikultura lain untuk mengantisipasi bertambahnya angka inflasi.

Menurutnya, dengan mempercepat pengeluaran izin impor bawang putih, kelonjakan harga pangan bisa dicegah. Pasalnya, pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, saat pemerintah lambat mengeluarkan izin impor, harga pangan mengalami lonjakan tinggi.

Lebih lanjut Andreas menjelaskan, kebutuhan bawang putih di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun. Sehingga jika Kemendag lambat melakukan impor, hampir dipastikan akan terjadi lonjakan harga bawang.

“Saya amati terus sejak 2017-2019 kalau terlambat impor, pasti harga bisa diatas Rp60 ribu/kilogam,” sebut Andreas, dilansir dari Okezone, Kamis (8/9/2022).

Karena itu, Andreas meminta Kemendag untuk tidak menunda membuka keran impor bawang putih. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga komoditas holtikultura.

Ia menjelaskan, jumlah bawang putih yang dibutuhkan dalam negeri sudah pasti, sehingga sudah bisa dipastikan jumlah yang akan diimpor. Biasanya kenaikan harga ini disebabkan karena langkanya stok di pasaran.

Baca Juga :   Tembus Pasar Jepang, Jengkol Sumbar Menambah Rentetan Komoditas Ekspor Indonesia

Sementara bawang putih yang diproduksi di Indonesia sangan rendah, yakni hanya bisa mencukupi sekitar 10 persen dari kebutuhan, maka sisanya harus diperoleh dari luar negeri alias diimpor.

“Bawang putih itu memang ketergantungan impor hampir 100%, kalaupun ada yang lokal, paling hanya bawang lanang di petani di Tawang Mangu, sedangkan hampir semua di pasaran dari impor,” ungkapnya.

Andraes menilai, belakangan impor hortikultura sudah mengalami perbaikan. Hal tersebut diharap dapat terus dijaga agar tak mengulang kebijakan impor yang kurang baik di beberapa waktu lalu.

“Karena swasembada itu pasti gagal, wajib tanam tidak menjawab persoalan sesungguhnya dari bawang putih. Ternyata betul, kementan saat itu 2019 akhirnya kan gagal total,” jelasnya lagi.

Andreas menegaskan bahwa dirinya tidak membela siapapun. Namun jika harga komoditas menjadi mahal, maka konsumen yang akan dirugikan. Hal tersebut tentu bisa membuat citra dan kinerja kemendag juga menjadi tidak baik.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono memperkirakan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada harga pangan dalam dua pekan hingga sebulan ke depan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan biaya angkutan logistik dari tempat produksi ke pasar.

Baca Juga :   Gegara Harga Pakan Naik Harga Telur Ikut Naik, Pemerintah Lakukan Ini

“Meski sekarang beberapa komoditi mengalami kenaikan seperti cabai, daging ayam, dan beras, tapi kami memprediksi sekitar dua minggu sampai satu bulan ke depan kenaikan harga pangan akan merata dan sangat terasa dari efek kenaikan harga BBM ini,” ungkap Sudaryono, Rabu (7/9/2022).

Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar daya beli terjaga dan gejolak harga pangan bisa diredam ialah dengan mengamankan stok pangan itu sendiri.

Selain mengamankan ketersediaan kebutuhan pokok, pihaknya juga menyarankan agar pemerintah memastikan realisasi bantuan yang ada tiga bentuk itu tepat saran dan tepat waktu.

Selain itu, Sudaryono juga menekankan agar pemerintah dapat segera menerapkan skema buffer stock dan memperbanyak gudang dalam mengatur stok cadangan pangan bahan pokok penting yang bertujuan menstabilkan harga di seluruh lapisan perekonomian. Dengan begitu, stok pangan bahan pokok penting tersedia, harga menjadi stabil, dan inflasi dapat terjaga.

“Karena itu kita berharap Perpres dan aturan turunannya yang memberikan kewenangan dan instruksi kepada lembaga terkait dalam menjalankan skema buffer stock ini dapat segera dikeluarkan oleh pemerintah,” tuturnya.

  • Bagikan