Mediatani.co — H Robikin Emhas ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bahwa negara belum hadir di sektor pertanian. Menurut dia, kehadiran negara di sektor pertanian tidak cukup hanya dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
H Robikin pun kembali menyoroti masalah distribusi lahan. Disampaikan didalam forum Munas-Konbes NU 2017 di Mataram beberapa waktu lalu, distribusi lahan menurutnya selama ini belum merata, masih terdapat ketimpangan yang sangat jelas menyangkut kepemilikan lahan.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Dia menambahkan, pertanian adalah masalah yang cukup kompleks. Sehingga persoalan yang seperti ini mengenai distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
Selain itu juga, menurutnya distribusi lahan saja belum cukup untuk mengatasi sejumlah persoalan di sektor pertanian. Pemerintah perlu melihat lebih jauh bagaimana pengembangan infrastruktur pertanian selama ini. Sehingga hal itu tidak mengesankan bahwa pemerintah absen pada masalah pertanian terutama nasib petani.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Dia meminta agar pemerintah juga bersikap adil dalam mengatur skema impor. Hal ini dia anggap yang kerap dialami oleh petani.
“Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?”
