Mediatani – Tingginya laju deforestasi mangrove di Indonesia terutama untuk pembukaan lahan tambak perikanan telah membuat kondisi kawasan tersebut menjadi semakin memprihatinkan.
Untuk itu, Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran KP) meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mendorong program pengembangan perikanan yang berbasis konservasi mangrove guna mengatasi kerentanan pesisir akibat deforestasi mangrove.
Ketua Dewan Pembina Pusaran KP, yang juga merupakan anggota DPR RI, Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, (8/8/2021), mengatakan pentingnya semua pihak mengambil sikap untuk mengatasi kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pesisir.
Menurut dia, sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk melakukan berbagai upaya rehabilitasi kawasan kritis melalui reforestasi mangrove, terutama di kawasan pertambakan.
“Meski 23 persen hutan mangrove dunia ada di Indonesia yakni sekitar 3,4 juta ha, namun kita prihatin karena Indonesia juga mencatat laju deforestasi tertinggi,” sebutnya
Menurut data yang diperoleh, tambah Kadir, ada sekitar 1,8 juta ha luas hutan mangrove yang sedang dalam kondisi rusak. Hal ini merupakan akibat pemanfaatan kawasan mangrove yang tidak terukur, termasuk untuk kegiatan pertambakan.
Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah mendorong aktivitas budidaya tambak yang berbasis konservasi mangrove sebagai salah satu upaya restorasi dan memulihkan daya dukung kawasan tersebut.
Ia menambahkan program intensifikasi tambak yang dicanangkan harus terukur, utamanya penerapan teknologi harus memperhatikan segala daya dukung lingkungan, termasuk melihat aspek kerentanan ekosistem mangrove.
Dalam rekomendasi yang dibuat Pusaran KP, pemerintah diminta untuk dapat mendorong program perhutanan sosial agar lebih fokus mengembangkan budidaya tambak berbasis konservasi mangrove.
Direktur Eksekutif Pusaran KP, Muhammad Wahyudin Lewaru memastikan semua rekomendasi yang telah dibuat akan disampaikan kepada semua pihak, terutama pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan akan segera menjalankan program rehabilitasi terhadap enam kawasan mangrove sebagai upaya memulihkan kinerja perekonomian nasional.
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi itu rencananya akan dilaksanakan di enam lokasi di wilayah Pulau Jawa dengan total luas area tanam mencapai 223 hektare.
Adapun enam lokasi yang direhabilitasi itu, yakni Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Kebumen,
Menurut Hendra, semua lokasi di wilayah Pulau Jawa itu dipilih karena telah ditetapkan sebagai sasaran pemulihan ekosistem mangrove yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf mengatakan bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, KKP menargetkan akan melakukan penanaman mangrove seluas 400 hektare pada tahun 2021.
“Berdasarkan data KKP, luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 juta hektare dengan komposisi masing-masing 2,17 juta hektare wilayah hutan dan 1,32 juta hektare nonhutan. Sampai dengan 2024, diharapkan penanaman mangrove bisa mencakup areal seluas 1.800 hektare,” ungkap Yusuf.
