Home / Nasional

Selasa, 29 Agustus 2017 - 13:17 WIB

Pemerintah Tidak Gubris Unjuk Rasa di Depan Istana Negara Jakarta

Mediatami.co – Tuntutan petani Tebu tidak digubris pemerintah, petani tebu akhirnya turun ke jalan. Kemarin, ribuan petani mendatangi Istana Negara Jakarta untuk berunjuk rasa. Mereka menuntut Harga Eceran Tertinggi (HET) gula dinaikkan.

Para petani melakukan unjuk rasa dari pagi hingga sore hari di tiga lokasi. Pertama, di depan Istana Negara. Kemudian di kan­tor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dan terakhir di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam aksinya, para petani memprotes kebijakan pemerin­tah yang selama ini dianggap tidak berpihak kepada mereka. Selain itu, mereka melakukan aksi membuang gula sebanyak 100 kilogram (kg) untuk melu­apkan kekecewaannya.

Protes terhadap kebijakan pemerintah menetapkan HET gula Rp 12.500 per kg sebenarnya sudah lama disuarakan. Bahkan, sejak pertama kali ke­bijakan itu dikeluarkan, mereka menyampaikan protes ke berba­gai pejabat terkait. Salah satunya mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Penetapan HET Rp 12.500 per kg telah merugikan petani gula. Harga tersebut dinilai terlalu tipis dengan Biaya Produksi Petani (BPP) sebesar Rp 10.600 per kg, sehingga margin untuk distribusi mepet. Akibatnya, harga gula di level petani anjlok, kerap ditawar rendah. Para pedagang membeli gula di bawah Rp 10.000. Bahkan, sampai jatuh di harag Rp 9.100 per kg.

“Aksi ini (unjuk rasa) adalah upaya kita untuk memperjuang­kan kesejahteraan. Semoga pemerintah bisa mendengar apa yang kita inginkan dan minta selama ini,” ujar Sekretaris Jenderal Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin.

Baca Juga :   Produksi dalam Negeri Belum Cukup, RI Butuh Impor 281.867 ton Daging Sapi & Kerbau

Dalam unjuk rasa ini, para petani menyampaikan 16 tun­tutan. Antara lain, menuntut pemerintah menaikkan HET gula menjadi Rp 14.000 per kg. Mereka juga menuntut Harga Patokan Petani (HPP) gula tani dinaikkan menjadi Rp 11.000 per kg, hentikan impor gula ber­lebihan dan tindak tegas pelaku rembesan gula rafinasi.

Tuntutan lainnya adalah naik­kan rendemen rata-rata minimal 8,5 persen revitalisasi pabrik gula milik BUMN. Dan, menun­tut pemerintah mempermudah penyaluran subsidi pupuk, bibit unggul, dan kredit.

Selain soal perbaikan harga gula, Khabsyin bilang, pihaknya kembali menyoroti rembesan gula rafinasi karena ternyata di lapangan masalah itu masih banyak terjadi. “Yang melaku­kan aksi membuang gula itu dari petani Kudus. Mereka kecewa harga jatuh sangat rendah. Kami menuntut pengawasan yang lebih ketat,” pintanya.

Menurut aturan, lanjutnya, gula rafinasi merupakan gula yang hanya diperuntukkan buat kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin), dan dilarang dijual bebas di pasaran. Namun kenyataannya, banyak gula rafi­nasi merembes ke pasar umum.

Sementara itu, pihak Ke­mendag belum ada yang mau memberikan pandangan soal tuntutan petani. Sejumlah pe­jabat terkait saat dihubungi tak bersedia memberikan komentar. Sebelumnya, Kemendag berjanji akan melakukan evaluasi kebi­jakan HET secara berkala.

Baca Juga :   Petani Bandung Barat Banyak Yang Tak Punya Lahan

Di tempat terpisah, Komisi VI DPRkemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mem­bahas revitasisasi pabrik gula milik BUMN dan hasil produksi gula petani yang tidak terserap di pasar karena berkualitas ren­dah. Mereka yang hadir dalam rapat ini antara lain, Direktur Utama PTPN III, VII, IX, X, XI, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ketua Umum APTRI dan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN segera menyelesaikan roadmap revitalisasi pabrik-pabrik gula milik BUMN dan melakukan koor­dinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, dengan mem­pertimbangkan aspirasi petani tebu di daerah lokasi pabrik gula yang masih tinggi minatnya menanam tebu.

Selain itu, Komisi VI DPR me­minta kementerian BUMN untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada PT Perke­bunan Nusantara II (Persero) be­serta anak anak perusahaan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) beserta anak-anak perusahaan juga diminta segera melakukan perbaikan manaje­men dalam pengendalian mutu (quality assurance) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 68/PERMENTAN/OT 14/06/2013 mengenai pember­lakuan SNI 3140.3:2010 dan Amandemen 1.2011 secara wa­jib.

Share :

Baca Juga

Nasional

Miris, Harga Cabai Di Bantul Anjlok Hingga Rp 5000

Berita

Kementerian Pertanian dan Polri Sepakat Berantas Mafia Penyelundup
Wisata Kebun Raya Balikpapan

Nasional

Wisata Kebun Raya Balikpapan, Mulai dari Rumah Anggrek hingga Konservasi Tumbuhan Kayu Indonesia

Berita

Bertemu Petani Wanita Ini, Jokowi Merasa Bahagia

Berita

Kacaunya Adminduk, Pendataan Kartu Tani Terhambat

Berita

Kenaikan Harga Pokok Dorong Inflasi

Berita

Akibat Serangan Burung Pipit, Petani Tanjungsari Merugi

Nasional

Rampok Nelayan, Komplotan Bajak Laut Ini Berhasil dibekuk Polisi di Teluk Jakarta