Perkumpulan Petani Sarang Burung Walet Sepakat dengan Presiden soal Peningkatan Komoditas Ekspor

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo bersama Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Burung Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea/via tribunnews.com/IST

Mediatani – Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi berkaitan dengan peningkatan komoditas produk lokal ekspor terutama pelaku eksportir UMKM.

Presiden juga mendorong seluruh jajarannya untuk memberikan insentif penyederhanaan regulasi terhadap berbagai peluang ekspor yang ada. Dengan begitu, diharapkan para pelaku usaha bisa menembus pasar-pasar internasional.

Apalagi, karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Salah satu contoh kekayaan alam sarang burung walet.

Permintaan ekspor sarang burung walet ke negara Tiongkok saat ini cukup tinggi dan potensi ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Akan tetapi para pelaku eksportir sarang burung walet terkendala dengan regulasi.

“Untuk bisa ekspor secara legal, para pelaku eksportir harus mendapatkan legalitas ekspor/eksportir terdaftar (ET-SBW) meskipun regulasi tersebut sudah dijalankan tahap demi tahap oleh pelaku eksportir, dan apabila izin ekspor tidak lolos, para pelaku usaha eksportir sarang burung walet harus mendaftar dan audit dari awal kembali,” ujarnya, Sabtu (13/3/2021), melnasir, Minggu (14/3/2021) dari situs tribunnews.com.

Hal inilah yang menjadi kendala dan memberatkan para pelaku usaha UMKM sarang burung walet saat ini, sehingga para pelaku usaha banyak yang berputus asa dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan.

Menurut Benny, semua pihak harus duduk bersama agar pelaku eksportir sarang burung walet mendapat perlakuan yang sama dalam hal regulasi.

“Pemerintah harus mendorong agar ini bisa terealisasi dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh presiden terkait komoditas produk lokal ekspor dapat terwujud dan bermanfaat  oleh masyarakat. Selain pendapatan devisa, tentunya ini bisa mengembangkan dan membuka lapangan kerja buat masyarakat,” kata Benny.

Benny melanjutkan, hal ini suatu catatan penting untuk Seluruh kementerian terkait, agar memberikan solusi dan melakukan diplomasi dagang ke negara tujuan ekspor. Dan membuat agreement, agar potensi ini bisa terealisasi, para petani walet, pengepul, dan pencucian sarang burung walet. Sehingga UMKM Indonesia bisa diselamatkan oleh kebijakan yang baik oleh pemerintah.

Pihaknya mencatat, ada beberapa point penting yang harus dibenahi. Pertama, perihal regulasi yang tumpang tindih untuk disederhanakan. Kedua, eksportir terdaftar (ET-SBW ) harus ditetapkan dan diterbitkan kepada pemohon izin pelaku eksportir sarang burung walet (SBW ) ke Tiongkok.

Ketiga, regulasi yang sederhana akan meningkatkan para pelaku eksportir legal sarang burung walet ke Tiongkok. Keempat, waktu yang ditetapkan untuk menjadi eksportir terdaftar dan legal harus diterbitkan.

Kelima, pendapatan devisa akan meningkat apabila para pelaku eksportir sarang burung walet memiliki izin legal sebagai eksportir terdaftar ke Tiongkok. Keenam, Indonesia 80 persen sentral sarang burung walet dunia.

Ketujuh, Pemerintah memberikan dorongan dan kesempatan potensi ekspor sarang burung walet.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan mediatani.co bahwa Kementan pun kini fokus terhadap ekspor SBW ini. Hal itu ditengarai adanya peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Kementan berupaya untuk fokus dalam memacu kegiatan ekspor terhadap komoditas sarang burung walet (SBW). Produk sarang burung walet ini merupakan produk dari subsektor peternakan yang dinilai kedepannya bisa menjadi ikon baru pada terhadap ekspor pertanian.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa pada kegiatan ekspor di sektor pertanian pada bulan Januari tahun 2021 mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 13,91 persen per tahun atau year on year (YoY).

Kinerja kegiatan ekspor pada komoditas sarang burung walet dilakukan juga bersama dengan komoditas rempah, aromatik serta hasil hutan yang menjadi penyumbang terbesarnya.

Merespon hal tersebut, Ali Jamil selaku Kepala Badan Karantina Pertanian menambahkan bahwa salah satu negara yang paling banyak disasar oleh para pelaku usaha di Indonesia adalah China.

Baca selengkapnya dengan klik di sini. (*)

  • Bagikan