Mediatani – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan skema pasca-produksi untuk memastikan program prioritas peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hasil yang diperoleh akan digunakan seutuhnya untuk melakukan perbaikan sektor perikanan tangkap secara nasional.
Perbaikan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif mulai pada kesejahteraan nelayan sampai infrastruktur pelabuhan di seluruh Indonesia agar menjadi lebih modern dan higienis.
Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono saat berdiskusi dengan puluhan perwakilan nelayan Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Jumat (21/5/2021).
Sebelumnya, para nelayan ini menyatakan penolakannya terhadap pemberlakuan pembayaran PNBP pasca-produksi lantaran dianggap memberatkan nelayan. Sehingga, Menteri Trenggono ingin mendengar secara langsung kekhawatiran para nelayan pada pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut.
“Saya bisa memahami dan menyelami apa yang terjadi di benak bapak-bapak semua. Bukan hanya di Pati, tapi seluruh Indonesia,” kata Menteri Trenggono saat pembukaan diskusi.
Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa sejauh ini pembayaran PNBP Pasca-Produksi tersebut belum diterapkan. Dia pun menyampaikan berbagai hal yang menjadi dasar pembentukan program tersebut.
Hal yang dimaksud yaitu mulai dari tidak sebandingnya data nilai produksi perikanan tangkap dengan jumlah penerimaan negara, di mana setiap tahun bisa mencapai ratusan triliun sementara yang diterima negara hanya ratusan miliar.
Alasan lainnya, infrastruktur pelabuhan yang kondisinya masih perlu dilakukan perbaikan sedangkan anggaran yang tersedia masih sangat minim. Lalu kesejahteraan nelayan yang belum merata di Indonesia, sehingga program pembayaran PNBP pasca-produksi sejauh ini dinilai menjadi solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada.
“Hasil peningkatan PNBP itu untuk membantu bapak-bapak nelayan sebagian, sebagian lagi untuk nelayan tradisional, dan sebagian lagi untuk infrastruktur dan teknologi. Melihat nelayan yang tidak maju, hati saya menangis,” tegas Menteri Trenggono.
Dengan menerapkan program tersebut, menurutnya, tidak ada lagi pungutan saat melakukan pengurusan izin kapal. Langkah ini dinilainya dapat membantu para nelayan, sebab PNBP yang dihasilakan memiliki besaran yang sesuai dengan hasil tangkapan sehingga nelayan tidak merugi.
Nantinya, nelayan maupun ABK juga akan mendapat jaminan sosial yang meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan hingga jaminan hari tua yang selama ini masih belum tersedia bagi para nelayan.
Sejalan dengan program prioritas, perbaikan tata kelola sektor perikanan tangkap juga dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi biru, seperti pengelolaan area penangkapan guna mengantisipasi terjadinya over-fishing dan penerapan teknologi di pelabuhan dan dalam kapal untuk menjamin adanya ikan hasil tangkapan serta keselamatan nelayan.
Pentingnya penerapan prinsip ekonomi biru sebagai jaminan proses produksi perikanan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem perikanan.
Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya juga berjalan berkesinambungan. Prinsip yang diterapkan ini juga dapat meningkatkan daya tawar hasil perikanan Indonesia di pasar dunia.
“Saya minta seluruh pelabuhan di bawah KKP menjadi pelabuhan yang bersih, dan nelayannya nyaman, menggunakan sepatu boot, seragam bagus. Ini yang jadi pikiran kita,” tegasnya.
Melalui program prioritas tersebut, diharapkan ikan-ikan dari Indonesia bisa merajai pasar dunia karena proses penangkapan yang dilakukan bisa ditelusuri dan memiliki kualitas yang baik.
Mendengar penjelasan Menteri Trenggono, akhirnya program prioritas tersebut disambut baik oleh para nelayan. Mereka bahkan siap berdiskusi lebih lanjut dengan kementerian untuk mengulas pembayaran PNBP pasca-produksi yang diimplementasikan.
Sementera itu, Wakil Ketua Mitra Nelayan Sejahtera, Siswo Purnomo menyampaikan terima kasih kepada Menteri Trenggono yang menerima keluhan para nelayan. Menurutnya, tujuan program tersebut sangat mulia. Namun, iya berharap nantinya dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengenaannya.
“Seperti yang kami sampaikan supaya penuh keadilan bahwa satu sumber daya ikan itu kalau ingin dikenakan ya harus dikenakan semua. Kalau tujuannya sepakat, untuk kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujar Siswo Purnomo.
Pada pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhummad Zaini. Pertemuan tersebut merupakan diskusi kedua kalinya, setelah sebelumnya nelayan melaukan pertemuan dengan Plt Dirjen Perikanan Tangkap.
