Mediatani – Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Hal itu membuat pemerintah terus mendorong pengembangan budidaya perikanan, terutama untuk komoditi udang.
Forum Udang Indonesia (FUI) yang mengkaji data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa ekspor udang nasional di sepanjang Januari hingga November 2020 mencapai US$ 1,86 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari realisasi ekspor udang nasional sepanjang tahun 2019 yang sebesar US$ 1,7 miliar.
Upaya pemerintah untuk terus mendorong pengembangan industri budidaya udang dalam negeri ini merupakan bagian dari realisasi kebijakan RPJMN 2020-2024 sebagai major project, atau Proyek Prioritas Strategis untuk mendorong Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar yang berkelanjutan.
Namun, untuk merealisasikan Kebijakan tersebut diperlukan adanya strategi implementasi yang tepat dan didukung oleh kemitraan peran serta swasta dan masyarakat.
Karena itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosio-Antropologi Tukul Rameyo Adi melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi tambak dan hatchery udang yang berada di wilayah Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (9/2). Kunjungannya tersebut untuk mendorong kemitraan antara swasta dan masyarakat dalam pengembangan budidaya udang.
Beberapa lokasi yang dikunjungi oleh Rameyo ialah Tambak Udang milik Dinas Kelautan dan Perikanan Probolinggo, pertambakan udang milik PT. Anugrah Berjaya Kraksaan (ABK), serta pembenihan udang milik Agape Hatchery.
“Tujuan kunjungan ini adalah untuk berdiskusi langsung dengan para pelaku budidaya udang untuk menghimpun masukan dari berbagai pengalaman dan permasalahan di lapangan,” kata Rameyo dilansir dalam laman Maritim, Rabu (10/2).
Perlu diketahui, saat ini pemerintah tengah mencanangkan berbagai program untuk menjadi pengekspor udang terbesar di dunia yang menargetkan mengalami peningkatan 250% hingga tahun 2024.
Salah satu langkah yang dilakukan yaitu meningkatkan pengetahuan di lapangan guna melakukan intensifikasi budidaya udang. Selain itu, untuk menciptakan industri budidaya udang yang baik, perlu adanya ketersediaan benih dari hatchery handal yang berkelanjutan.
Staf Ahli Rameyo juga mengemukakan bahwa keberhasilan dan pelaksanaan budidaya udang ini perlu diiringi dengan kaidah keberlanjutan atau sustainability. Dengan adanya industri budidaya udang ini, akan memberi berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Sebab, program ini turut memberdayakan masyarakat dalam menjalankan industri budidaya udang.
Berdasarkan data KKP pada tahun 2020, Indonesia telah mengekspor udang sebanyak 208.000 ton. KKP akan menaikkan volume ekspor dari komoditas udang sebesar 250 persen, yakni menjadi 727.000 ton pada 2024, terutama untuk pasar Amerika Serikat dan China.
Sedangkan harga udang dari tambak cenderung stabil di tengah pandemi saat ini dan permintaan untuk pasar ekspor serta domestik juga masih relatif mengalami pertumbuhan.
Pembangunan Shrimp Estate
Salah satu langkah strategis Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara produsen udang terbesar di dunia, yakni dengan membangunan Shrimp estate di Aceh Timur.
Menteri Trenggono mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama pemerintah daerah telah berencana untuk membangun shrimp estate atau kawasan pangan udang di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Rencana pembangunan shrimp estate tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Timur Hasballah Bin H.M Thaib.
“Kalau ada lahan fresh kita akan bangun shrimp estate. Itu yang nantinya jadi model industri,” ujar Menteri KP Trenggono dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Menteri Trenggono mengusulkan lahan yang dibangun untuk shrimp estate di Aceh tersebut memiliki luas 5.000 sampai 10.000 haktare. Agar hasil panennya maksimal, teknologi yang diterapkan bisa berupa tambak intensif maupun super-intensif dengan hasil yang bisa mencapai lebih dari 40 ton per haktare per siklus.
Aceh Timur dikenal sebagai salah satu kawasan potensial sebab memiliki kondisi air dan lahan yang sangat cocok untuk pengembangan tambak udang. Meski demikian, Menteri Trenggono menegaskan, pembangunan shrimp estate tersebut harus melalui perencanaan bisnis dan kajian yang matang agar tetap memperhatikan nilai ekonomi dan kelestarian lingkungan.
