Mediatani – Pemilihan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) sebenarnya telah ditetapkan sejak tahun 2010 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan lokasi geografi yang sangat strategis di antara dua samudera, Hindia dan Pasifik
Kemudian, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung pada akhir 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpidato dan berjanji akan mengalokasikan dana untuk melaksanakan pembangunan LIN di Maluku. Dana tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan industri perikanan di Maluku.
Hingga pada akhirnya program LIN baru kembali diwacanakan dan telah mendapatkan restu dari DPR RI melalui pemberian anggaran untuk pembangunan LIN di Maluku dan Maluku Utara. Komisi IV menyetujui pembangunan LIN dengan pemberian anggaran sebesar Rp3,2 triliun.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan, pemberian anggaran senilai Rp3,2 triliun itu untuk melaksanakan pembangunan LIN pada tahun 2021. Pemberian alokasi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan kinerja program dan berbagai kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.
Era Menteri Sakti Wahyu Trenggono
Di awal tahun 2021 ini, pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait mulai mengawal proses pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Upaya tersebut terlihat dari rutinnya digelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah dan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin melawat ke Maluku, Jumat (5/2/2021) pagi. Mereka mengunjungi lokasi LIN yang berada di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
“Jadi saya pikir Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di bahari,” kata Menteri Trenggono setibanya di Ambon.
Maluku yang menjadi lokasi pengembangan LIN, nantinya akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan yang dapat menunjang berbagai aktifitas pengelolaan perikanan, mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang lebih lebih efektif dan efisien.
Di dalamnya akan dibuat kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner olahan perikanan.
Dibangun pula infrastruktur yang dapat mendukung aktifitas utamanya, seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Selain itu, sarana lain juga akan disiapkan untuk memfasilitasi permodalan dari perbankan dan asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Maluku sendiri memang sudah memiliki potensi produksi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap juga budidaya, terutama yang berada tiga wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru.
Menteri Trenggono menjelaskan, sejalan dengan pengembangan LIN di Maluku, demi menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi dan menghitung kapasistas perikanan yang ada.
“Lalu kemudian dibuat semacam konsesi, supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, dan ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera,” ungkapnya.
Dengan dibangunnya LIN tersebut, total produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya diestimasi dapat mencapai 750.000 ton per tahun. Selain itu, juga diperkirakan akan menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menargetkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan paling lama tahun 2022. Menurutnya, perlu juga melibatkan pihak independen dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar memberi manfaat ke depannya.
“Pembangunan infrastruktur yang terintregasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku,” urainya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar LIN ini akan dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN yang bersumber dari Kemenhub dan KKP.
