Home / Berita / Perikanan

Minggu, 10 Januari 2021 - 02:56 WIB

Akademisi Unpad Ajak Nelayan Gunakan Pengawet Ikan Alami

Ketua Tim Inovasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Keri Lestari.

Ketua Tim Inovasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Keri Lestari.

Mediatani – Untuk mewujudkan dunia usaha di sektor pangan agar menjadi lebih sehat dan aman,  berbagai pihak terutama akademisi mendorong agar para pelaku usaha lebih mengutamakan  penggunaan bahan pengawet makanan yang alami.

Pasalnya, penggunaan pengawet dengan zat yang berbahaya hingga saat ini masih ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Seperti nelayan dan pedagang di Jawa Barat yang masih sering menggunakan formalin dan boraks untuk mengawetkan ikan dan hasil laut lainnya.

Ketua Tim Inovasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Keri Lestari, saat usai mengikuti diskusi yang bertajuk “Solusi Meningkatkan Ekonomi Nelayan di Tengah Pandemi Melalui Produk Inovatif”, di Bandung, Jumat, (8/1) mengatakan bahwa ikan dan hasil laut seharusnya menjadi makanan yang sehat dan bergizi.

Karena itu, ia mendorong para pelaku usaha hasil laut tersebut untuk menggunakan pengawet ikan yang aman, terutama pengawet yang alami. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah dapat menyediakan pengawet alami untuk ikan.

“Kalau yang namanya formalin itu kan zat kimia yang harusnya memang tidak digunakan, tapi kenyataannya di lapangan masih ada. Padahal formalin atau boraks itu bisa memicu penyakit kanker,”kata Prof Keri.

Baca Juga :   Ketua ABMI: Amran Sukses Membalikkan dari Impor menjadi Ekspor Bawang Merah

Menurutnya, pengawet dengan zat yang berbahaya ini menjadi salah satu masalahnya, karena makanan yang dikonsumsi bisa jadi mengaktifkan sel kanker tersebut.

“Jadi ada senyawa karsinogenik, dimana dalam jangka waktu yang tiba-tiba banyak, atau sedikit-sedikit tapi dalam jangka panjang akan mengaktifkan sel kanker,”jelasnya.

Prof Keri mengatakan selama ini BPOM telah merekomendasikan sejumlah bahan pengawet yang relatif aman dan diizinkan untuk digunakan sebagai pengawet ikan. Sayangnya, bahan pengawet tersebut kebanyakan masih sulit didapat oleh nelayan atau pedagang.

“Karena itu kami berharap ini juga ada pendampingan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana produk pengawet alami inovasi yang bagus untuk kesehatan ini dapat lebih mudah dijangkau,” tuturnya.

Maka, lanjutnya, harus ada Kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan unsur bisnis lainnya, sehingga produk ini nantinya bisa menjadi supply chain. Ia berharap Kerjasama tersebut dapat terjalin dan masyarakat mendapat manfaatnya.

Prof Keri turut mengapresiasi Zhafira Samudra Nusantara dan Sinargi Organik Globalindo yang meluncurkan Pengawet Ikan Organik (PIO). Produk ini adalah salah satu hasil inovasi yang semua bahan bakunya tidak menggunakan zat kimia berbahaya.

Direktur Pemasaran PT Sinargi Organik Globalindo Restu Kusumah mengatakan saat ini PIO diklaim sebagai solusi dari permasalahan utama pada produksi ikan laut segar. Produk tersebut merupakan pengawet ikan alami yang terbuat dari selada air, kesemek, bayam, dan garam yang difermentasikan.

Baca Juga :   Cendikiawan NU Dukung Antivirus Kementan

“Harga satu liter PIO dibanderol Rp 150 ribu untuk mengawetkan ikan sebanyak 250 kilogram. Ini bisa menjadi pengganti formalin yang tidak baik untuk kesehatan,” ujar dia.

Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini, penggunaan pengawet dari bahan yang aman menjadi hal yang krusial dalam menjaga perekonomian nelayan. Jangan sampai para nelayan hanya bergantung pada formalin atau zat kimia berbahaya dalam mengawetkan ikan atau hasil laut lainnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya telah memasarkan produk inovasi tersebut ke berbagai daerah di Indonesia dan menjamin ketersediaan produknya untuk tetap terjangkau. Dengan menjaga kualitas ikan, secara langsung meningkatkan produksi nelayan serta tingkat konsumsi ikan di masyarakat.

Selain itu, diri mengatakan masih membuka peluang bagi distributor untuk memaksimalkan potensi pasar di industry kelautan dan perikanan di 34 provinsi di Indonesia dengan nilai hingga Rp56 miliar per tahun.

“PIO ini tidak memiliki kadaluwarsa, namun pemerintah menganjurkan kadaluwarsanya dibatasi hingga dua tahun,” katanya

Share :

Baca Juga

Berita

Petani Jeruk Panen Saat Pandemi, Semanis Apa?

Berita

Kementan Tegaskan Importir Bawang Putih Wajib Tanam 5% Dari Pengajuan

Berita

Indonesia Bakal Punya Shrimp Estate Seluas 10.000 Ha

Berita

Sudahkah Kita Berlaku Adil Pada Petani Tebu?

Berita

Tradisi Minum Bir Beras dan Bermain Lumpur Warnai Hari Padi Nepal

Berita

DPR Dukung Target dan Program Kementan, Kuatkan Peran Penyuluh

Berita

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Menteri KP Sementara

Berita

Petani Di Lembang Belum Tahu Soal Kartu Tani