Mentan SYL saat sidak gudang pupuk milik PT. Pupuk Kaltim di Bitung, Sulawesi Utara.

Mediatani – Jelang musim tanam yang kedua, sejumlah daerah mengalami kekurangan pasokan pupuk. Hal tersebut lantas membuat para petani di daerah tersebut mengeluh. Pasalnya, pupuk merupakan komponen paling vital untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Selain pupuk subsidi, pupuk non-subsidi juga sudah mulai susah ditemui di agen-agen distributor pupuk.

Kementerian Pertanian ( Kementan) melalui Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sarwo Edhy, mengungkapkan penyebab pupuk subsidi langka karena ada pengurangan anggaran pengadaan pupuk subsidi dibanding tahun sebelumnya.

“Penyebabnya adalah pada tahun 2019 itu kita mendapatkan (alokasi) 8,8 juta ton, itu totalnya ya. Nah di tahun 2020 itu kita hanya dialokasikan 7,9 juta ton. Jadi ada selisih besar kan,” kata Sawo dilansir dari Kompas. com, Rabu (23/9/2020).

Sarwo menjelaskan, Di tahun 2020 ini, Kementan sudah mengusulkan alokasi pupuk sebesar 9,1 juta ton. Namun usulan usulan tersebut tak dipenuhi, sehingga tahun ini anggaran pengadaan pupuk hanya cukup untuk 7,9 juta ton untuk BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero).

Selama ini, Kementan selalu berpatokan pada rata-rata penggunaan pupuk subsidi selama 5 tahun terakhir ketika mengajukan anggaran pengadaan pupuk subsidi. Namun karena jumlah tersebut membuat para petani di sejumlah daerah sulit mendapatkan pupuk subsidi, Kementan mengajukan penambahan anggaran pupuk subsidi ke DPR dan Kementerian Keuangan.

“Pupuk subsidi langka ini kita bisa atasi dengan usulan tambahan 1 juta ton pupuk subsidi senilai Rp 3,1 triliun,” terang Sarwo.

Baca Juga  Mentan SYL Beberkan Capaian dan Program Terobosan Dalam Pertemuan G20

Keluhan Petani

Beberapa daerah yang mengalami kekurangan pasokan pupuk diantaranya merupakan sentra lumbung padi nasional seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di daerah tersebut, pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi sama sulitnya untuk didapatkan.

Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, Fajar mengatakan pemerintah seharusnya cepat merespon kelangkaan pupuk yang sudah terjadi sejak Agustus lalu. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang serba sulit ini.

“Tolong ini tanpa pupuk enggak bisa tanam padi. Tolong petani enggak bisa makan. Mau makan apa kalau enggak ada yang bisa ditanam?” ucap Fajar, Rabu (23/9/2020).

Fajar mengatakan, kelangkaan pasokan pupuk subsidi sudah terjadi sejak Agustus lalu, pupuk non-subsidi pun sudah sulit ditemui di agen-agen distributor pupuk karena banyak petani terpaksa berebutan membeli pupuk non-subsidi.

“Kalau pupuk subsidi harganya Rp 90.000 per karung. Sementara pupuk non-subsidi harganya normalnya Rp 160.000. Sekarang cari yang pupuk non-subsidi saja susahnya minta ampun. Sengsara kita petani,” ujar Fajar.

Kondisi ini membuatnya beranggapan bahwa Kartu Tani yang sudah diperolehnya tidak berguna karena di agen distributor tidak memilik stok pupuk.

“Buat apa ada Kartu Tani kalau pupuknya enggak ada. Jadi enggak terpakai karena apa yang mau dibeli dengan kartu itu. Percuma saja ada kartu-kartu selama petani susah dapat pupuk,” ucap Fajar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here