Mediatani – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau menghibahkan tanah seluas 6.400 meter persegi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan pengelolaan Taman Wisata Perairan (TWP) di Kepulauan Anambas.
Kepala Biro Keuangan KKP Cipto Hadi Prayitno menjelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk pengoptimalan, di lokasi itu akan dibangun kantor pengelola Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas.
Kantor tersebut berada di bawah kendali Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP.
TWP Kepulauan Anambas sendiri adalah satu dari dua Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang ada di wilayah barat dan juga merupakan Kawasan Konservasi Perairan terbesar kedua di Indonesia.
Adapun acara penyerahterimaan hibah tanah tersebut telah dilaksanakan di Kantor Pemkab Kepulauan Anambas pada, Kamis (1/4/2021).
Cipto juga menuturkan bahwa sinergi yang terjalin antara pihak KKP dan Pemkab Anambas ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja LKKPN Pekanbaru dalam tugas dan fungsinya mengelola kawasan konservasi TWP Kepulauan Anambas.
“Dan mengoptimalkan tugasnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat demi menjaga kelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas,” tambahnya, dilansir dari Antara, Jumat (2/4/2021).
Cipto berharap dengan hadirnya kantor Pengelola TWP Kepulauan Anambas di Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberi manfaat, terutama dalam menjaga kelestarian dan keindahan sumber daya alam yang berada di Kepulauan Anambas dan sekitarnya.
Dengan begitu, lanjut Cipto, para wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke lokasi ini akan semakin meningkat dan berimbas pada bergeraknya perekonomian masyarakat sekitar kawasan.
Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Fajar Kurniawan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas atas perhatian khususnya kepada LKKPN Pekanbaru yang telah mengalokasikan hibah tanah untuk dibangunkan kantor TWP Kepulauan Anambas.
Menurutnya, hibah ini akan membantu pihaknya dalam melakukan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat, khususya untuk pemanfaatan kawasan.
Pelayanan yang dimaksud, diantaranya yaitu Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI) nelayan kecil di kawasan, Tanda Daftar Kegiatan Pembudidaya Ikan Kecil (TDKPDIK), karcis masuk kawasan untuk kegiatan pariwisata alam perairan, dan tanda masuk untuk kegiatan penelitian serta pendidikan.
“Kami berterima kasih dan sangat menghargai komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung berbagai rencana kegiatan dan program kami ke depan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujar Fajar.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra menjelaskan bahwa tujuan pemberian hibah ini yaitu untuk mendukung Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan kawasan konservasi TWP Kepulauan Anambas, LKKPN Pekanbaru.
Hibah itu, tambah Zuhendra, juga merupakan bentuk kerja sama prosedural konstitutif antara KKP dengan Pemkab Kepulauan Anambas dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
“Semoga dapat mendukung berbagai inovasi yang dilakukan Pemkab Kepulauan Anambas, guna mendorong akselerasi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” harap Zuhendra.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menginginkan agar setiap kegiatan ekonomi di kawasan perairan Indonesia harus dapat memerhatikan kelestarian ekosistem dan lingkungan sekitarnya.
Menurut Menteri Trenggono, langkah tersebut dilakukan juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan populasi di dalamnya sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan secara berkesinambungan.
Perairan Kepulauan Anambas dikenal sebagai salah satu habitat ikan Napoleon (Cheillinus undulatus) yang bernilai ekonomi tinggi. Ribuan napoleon yang berada di Kawasan ini merupakan hasil budidaya yang dilakukan oleh nelayan setempat.
