Guru Besar Faperta UGM: 10 Tahun Terakhir Produksi Padi Nasional Melandai

Busrah Ardan - Mediatani.co
  • Bagikan
Petani memanen padi di desa Limpok, Kecamatan Krueng Baruna Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (2/2/2021). Petani menyatakan pada musim panen awal tahun ini harga Gabah Kering Panen (GKP) membaik kisaran Rp4.750 per kilogram dibanding sebelumnya Rp 4.550 per kilogram atau masih di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 4.250 per kilogram. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc.

Mediatani – Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof. Y. Andi Trisyono menuturkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka produktivitas padi nasional cenderung stagnan atau landai.

Hal serupa juga terjadi di sisi luasan panen. Di samping itu, jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut dia, apabila kondisi seperti itu terus berlangsung maka dikhawatirkan pada suatu saat Indonesia akan mengalami defisit beras.

“Misalnya saat ini surplus, tetapi di suatu titik akan mengalami minus,” ungkap Prof. Andi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (16/4/2021), melansir, Senin (19/4/2021) dari situs Kompas.com.

Konsumsi pangan lokal

Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jamhari menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan penduduk Indonesia untuk mengonsumsi pangan lokal.

Hal itu penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Kekayaan keanekaragaman hayati akan sumber pangan fungsional lokal yang besar meningkatkan peluang dalam menekan ketergantungan impor sumber bahan pangan.

“Selain itu juga perlu edukasi yang juga diiringi dengan inovasi di bidang pengolahan pangan,” terang Jamhari dalam acara webinar Kebijakan Pembangunan Pertanian Seri 1: Problematika dan Kebijakan Impor Beras yang diselenggarakan Pusat Kajian Kebijakan Pertanian (PAKTA) Fakultas Pertanian UGM dan Kagama Pertanian UGM dan turut menghadirkan Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso.

Impor beras dinilai kurang tepat

Sutarto pula menilai bahwa keputusan pemerintah mempersiapkan impor beras saat panen raya kurang tepat. Hal itu disebabkan secara psikologis akan berdampak pada pasar beras dalam negeri.

Baca Juga :   Cara Buat Pot dari Ban Bekas & 6 Sayuran Ini Bisa Ditanam dalam Pot

“Harga gabah dan beras akan tertekan dan cenderung akan turun terus,” terang Sutarto. Sutarto juga meminta agar pemerintah meninjau kembali keputusan impor beras untuk membantu petani agar harga wajar dapat diterima petani.

Dengan begitu, petani akan tetap bergairah untuk bertanam padai kembali pada musim selanjutnya. “Disarankan pemerintah agar meningkatkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri secara intensif,” terang mantan Dirut Perum Bulog ini.

Sutarto pula memandang bahwa perberasan nasional perlu dilakukan dilakukan secara komperehensif mulai dari hulu, on farm, dan hilir dengan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan menteri perlu dilakukan, antara lain harga ecer tertinggi beras, harga pembelian pemerintah dan pelaksanaan bantuan sosial non tunai.

“Perlu revitalisasi penggilingan padi kecil untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi hasil serta efisiensi. Lalu, penyusunan sistim logistik nasional dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pangan,” imbuhnya.

Bappenas Perkirakan Tak Ada Lagi Profesi Petani pada 2063

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memprediksikan profesi petani tidak ada lagi pada tahun 2063.

Hal tersebut diperkirakan akan terjadi seiring dengan terus menurunnya pekerja di sektor pertanian.

Plt Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mia Amalia menjelaskan, pada tahun 1976 silam, sektor pertanian masih memiliki proporsi pekerja yang mencapai 65,8 persen.

Namun, di 2019 jumlah tersebut menurun signifikan menjadi hanya 28 persen. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pekerja di sektor pertanian yang memilih beralih profesi ke sektor lain.

Tercermin, proporsi pekerja di sektor jasa pada 1976 sebesar 23,57 persen naik menjadi 48,91 persen di 2019.

“Apabila kita menggunakan tren ini dalam perhitungan linear, tentu saja hasilnya cukup mencengangkan, mungkin di 2063 tidak ada lagi yang berprofesi sebagai petani seperti yang kita kenal. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lawan,” ujarnya dalam webinar Bappenas yang berlangsung pada Selasa, (23/3).

Hal serupa juga terjadi di sektor industri, dimana dengan proporsi pekerja di sektor tersebut mengalami peningkatan menjadi 22,45 persen di 2019 dari sebelumnya yang hanya 8,86 persen di tahun 1976.

Mia mengungkapkan, penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian terjadi seiring dengan semakin berkurangnya lahan yang digunakan untuk pertanian.

Hal itu terlihat pada lahan pertanian yang mulanya 7,75 juta hektar di tahun 2013 namun menurun menjadi 7,45 juta hektar di tahun 2019.

Salah satu faktor pendorong berkurangnya lahan pertanian itu adalah perubahan tata guna lahan akibat pesatnya urbanisasi. Diperkirakan, penduduk yang tinggal di perkotaan di tahun 2045 akan semakin meningkat menjadi 67,1 persen.

“Itu setara dengan 68,3 juta orang atau setara pula dengan populasi penduduk Thailand di 2017,” terangnya… baca selengekapnya dengan dengan klik di sini. (*)

  • Bagikan