Mediatani – Saat ini kesulitan peternak ayam sudah berada pada titik nadir. Pada Juli 2021 lalu harga ayam hidup sudah menyentuh harga Rp8.000 per kg. Hal itu membuat peternak mandiri harus menjual ayam hidup yang kerap di bawah HPP (Harga Pokok Produksi).
Anjloknya harga ayam tersebut salah satunya disebabkan karena adanya over supply dari perusahaan integrator itu sendiri.
Hal ini lantas membuat Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN), meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Perlindungan Peternak Mandiri.
Permintaan tersebut disampaikan karena harga jual ayam hidup saat ini berada di bawah HPP yang berdampak pada para peternak rakyat mandiri. Mereka menderita beban utang yang menumpuk, sehingga harus menjual asetnya untuk membayar hutang.
“Apabila kondisi ini tidak ditolong oleh pemerintah, maka semua peternak mandiri akan mati hanya menyisakan pabrikan-pabrikan saja,” kata Sekjen PPUN Kadma Wijaya dalam keterangannya, Sabtu (21/8/2021).
Aksi damai ini mendesak pemerintah agar memperhatikan kondisi pelaku peternak. Sekiranya pemerintah dapat melindungi peternak ayam ini yang kerap tidak mendapat jaminan komitmen. Karena dampaknya, produk yang dihasilkan kerap mengalami gejolak harga yang tidak layak bagi peternak.
Kadma menilai, pemerintahan era Presiden Suharto masih lebih baik karena pernah ada Perpres No.22/1990 yang berisi, yang boleh berternak hanya peternak, gabungan peternak, koperasi peternak.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar seperti integrator hanya boleh menyiapkan sarana produksi peternakan (apronak) atau supporting-nya saja.
“Kalau pun beternak, hanya sebagai testfarm atau litbang saja dan hasilnya 65% wajib di ekspor. Kalau sekarang kan tidak. Mereka ikut bermain dari hulu sampai hilir. Lah, kita yang kecil kecil ini, yang mandiri ini, tidak akan sanggup bersaing dengan mereka di pasar. sehingga populasi kami semakin berkurang karena tak sanggup lagi bertahan,” tegasnya.
Maka benar kata Pak Harto dulu (Presiden Soeharto). Jika yang besar juga berternak pasti yang kecil akan mati, dan sekarang terbukti terjadi.
Sebelumnya, peternak mandiri juga sempat berencana menggelar aksi damai terkait hal ini, namun akhirnya urung dilakukan.
Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menyebutkan bahwa Kementan sudah banyak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) untuk mengendalikan supply and demand. Tetapi faktanya, meski sudah melakukan pengendalian, HPP ayam hidup tetap hancur.
“Karena yang menyebabkan harga kita tinggi karena (keuntungan) sudah diambil oleh integrator. Mereka sudah ambil untung dari harga DOC, harga pakan, dan lainnya,” tegasnya.
Pihaknya pun menyampaikan sejumlah tuntutan yang diantaranya mendesak agar Menteri Pertanian dan Dirjen PKH diganti karena dinilai tidak bisa melindungi peternak rakyat mandiri. Lalu harga live bird (LB) minimal di HPP peternak rakyat mandiri dipatok Rp. 20.000/Kg.
Selain itu, mereka juga meminta surat edaran cutting DOC untuk ditinjau ulang dan meminta presiden menerbitkan Perpres Perlindungan Peternak Rakyat Mandiri.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Yohanes Joko mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya permasalahan yang dihadapi peternak unggas mandiri. Meski telah diakuinya bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 semakin memperparah kondisi para peternak unggas mandiri.
Yohannes mengaku telah mengetahui persoalan terkait keluhan para peternak unggas mandiri yang mengalami harga jatuh di bawah HPP. Diakuinya, kondisi ini sudah terjadi setiap tahunnya.
Di sisi lain, ia menampik pemerintah disebut hanya melindungi perusahaan besar (integrator). Pasalnya, beberapa upaya juga sudah terus dilakukan, seperti SE cutting dari Kementan dan surat edaran untuk pembibitan dan produksi ternak.
