Penguatan Peran Penyuluh Pertanian dalam Mencapai Swasembada Pangan Nasional
Di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional, peran penyuluh pertanian menjadi semakin penting. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melakukan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memperkuat sistem penyuluhan di seluruh Indonesia.
Sosialisasi ini digelar di Auditorium Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, Papua Barat Daya, pada Sabtu (26/7). Acara ini dihadiri oleh para penyuluh dan jajaran Dinas Pertanian dari kabupaten/kota serta provinsi se-Papua Barat dan Papua Barat Daya secara hybrid (daring dan luring).
Peran Penyuluh sebagai Garda Terdepan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari peran aktif penyuluh. Menurutnya, penyuluh adalah ujung tombak dalam mendampingi petani dan menjadi agen perubahan menuju kedaulatan pangan.
“Inpres Nomor 3 Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Penyuluh tahu kondisi di lapangan dan masalah yang dihadapi petani,” ujar Mentan Amran.
Kepala Badan PPSDMP Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa pengalihan kewenangan penyuluh dari daerah ke pusat akan memperkuat koordinasi dan efektivitas program nasional. Langkah ini bertujuan agar seluruh penyuluh bergerak dalam satu komando dan arah kebijakan yang sama.
“Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh akan menjadi pegawai pusat agar lebih optimal dalam mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” tambah Santi.
Inpres sebagai Strategi Mempercepat Kemandirian Pangan
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tedy Dirhamsyah menjelaskan bahwa Inpres ini merupakan instruksi langsung Presiden RI sebagai langkah strategis mempercepat kemandirian pangan, khususnya komoditas padi.
Salah satu poin utama Inpres ini adalah penugasan kepada Menteri Pertanian untuk mengalihkan penyuluh dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi ke struktur Kementerian Pertanian. Dengan demikian, arah kebijakan antara pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dan lebih terintegrasi.
Penyuluh pertanian memainkan peran penting dalam memastikan teknologi dan inovasi pertanian dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Tedy menyerukan agar seluruh penyuluh bergerak bersama dalam satu irama komando untuk mendukung target swasembada pangan nasional.
Capaian dan Program Strategis
Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki cadangan beras terbesar sepanjang sejarah berdirinya republik, yakni mencapai 4,3 juta ton. Capaian ini menjadi pijakan kuat untuk melangkah lebih jauh menuju swasembada pangan.
Kementerian Pertanian juga terus menggencarkan berbagai program strategis, seperti:
- Pencetakan sawah baru seluas 225.000 hektare secara nasional.
- Optimalisasi lahan rawa dan non-rawa untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP1 menjadi IP2, bahkan IP3.
- Perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian yang lebih produktif.
Selain itu, pemerintah juga menggarap pemanfaatan lahan kering melalui program kompanisasi dengan target satu juta hektare dan memberikan bantuan benih unggul. Diharapkan, dalam setahun petani dapat melakukan dua hingga tiga kali masa tanam.
Momen Penting untuk Sinergi Lintas Sektor
Melalui sosialisasi ini, diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor serta mempersiapkan para penyuluh untuk menjadi penggerak utama menuju kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dengan peran yang lebih terarah dan koordinasi yang lebih baik, penyuluh pertanian akan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
