Home / Berita

Kamis, 26 November 2020 - 22:42 WIB

KKP Stop Ekspor Benih Lobster, Eksportir Merugi Hingga 10 Milyar

Ilustrasi: Benih lobster yang gagal dikirim ke Vietnam.

Ilustrasi: Benih lobster yang gagal dikirim ke Vietnam.

Mediatani – Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menerbitkan izin ekspor benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Vietnam pada Rabu, 25 November 2020, tepatnya pasca penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, sebanyak 20 eksportir mengalami kerugian yang cukup besar.

Dilansir dari Tempo, Rabu, (25/11/2020), Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik Chandra Astan mengungkapkan bahwa Jumlah komoditas benih lobster yang akan diekspor ditaksir mencapai 500 ribu ekor.

“Kerugian hari ini kalau ditotal 500 ribu ekspor kali Rp 20 ribu mencapai Rp 10 miliar,” ungkap Chandra.

Salah satu pengusaha yang memberi informasi kepada Tempo mengatakan pengiriman benur itu terhalang karena dari pihak KKP tidak dapat menerbitkan surat keterangan waktu pengeluaran (SKWP). Pengusaha itu mengaku, tidak ada satu pun pejabat yang bisa meneken dokumen tersebut.

Baca Juga :   Petani Teluknaga Berhasil Budidaya Melon

SKWP merupakan salah satu dokumen khusus yang harus dipenuhi eksportir untuk dapat melakukan pengiriman benur ke luar negeri. Pejabat yang berwenang untuk melakukan persetujuan dan penandatanganan pada penerbitan SKWP itu adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Menurut Chandra, benih yang tidak jadi diterbangkan ke negara tujuan sesuai waktu yang telah diestimasikan, mengakibatkan rusaknya komoditas karena benih itu adalah hewan hidup. Potensi kerugian tersebut harus ditanggung oleh eksportir.

Dikabarkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ad interim telah memanggil dua pejabat KKP ke Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis, (26/11/2020).

Kedua pejabat yang dipanggil itu adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu.

Baca Juga :   Nasib Petani Di tengah Pusaran Kenaikan Cukai Rokok

Pada pertemuan itu, Luhut meminta jajaran KKP untuk tetap menjalankan program kementerian dan pekerjaan seperti biasa. Permintaan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di KKP tetap berjalan.

“Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki,” kata Luhut.

Direncanakan, pada Jumat (27/11/2020) atau esok hari, Luhut akan menggelar rapat bersama dengan dengan seluruh jajaran eselon 1 dan eselon 2. Maka dari itu, Luhut meminta Sekjen KKP Antam Novambar untuk menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan olehnya.

“Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada menteri,” ucap Luhut.

Share :

Baca Juga

Berita

Sektor Peranian Beri Kontribusi Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Nasional

Ashanty Tercengang Lihat Aquarium Inul Daratista yang Harganya Bisa Setengah Milyar

Berita

Duta Petani Milenial Sebut Petani adalah Profesi yang Menguntungkan

Berita

Pupuk Indonesia Himbau Petani Gunakan Pupuk berkualitas

Nasional

Kemenkeu Setujui Penambahan Anggaran Pupuk Subsidi

Berita

Kementan: Pemerintah Terus Berupaya Dongkrak Harga Karet Rakyat

Nasional

Meski Mengalami Deflasi, Petani Menilai Harga Bawang Merah Masih Stabil

Nasional

Penjualan Keju Lokal Ini Meningkat 300 Persen, Peternak di Jawa dan Bali Ikut Untung