Guru Besar IPB: Kolaborasi Pemda, Akademisi & Peternak Mandiri Saingi Dominasi Perusahaan Unggas

Busrah Ardan - Mediatani.co
  • Bagikan
Ilustrasi. Seorang peternak memberi makan ternaknya/IST/Via

Mediatani – Saat ini, para peternak rakyat mandiri tengah menghadapi dominasi bisnis integrator atau perusahaan raksasa perunggasan.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sebuah wawancara, menyebut monopoli boleh saja tapi perilakunya yang tak boleh.

“Di negara manapun monopoli ada, di Indonesia terdapat PT KAI dan PLN, yang tak boleh itu monopoli yang berprilaku kartel. Monopoli juga boleh asalkan terjadi secara natural, siapa yang paling efisiensi itu yang menang sehingga pesaingnya mati,” ujar Kodrat Wibowo, Minggu (4/4/2021), melansir, Senin (5/4/2021) dari laman ekbis.sindonews.com.

Pernyataan Kodrat pun memicu kritik dari akademisi dan para peternak ayam yang tergabung dalam Koperasi Wira Sakti Utama Bogor.

Guru Besar Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Muladno menuturkan bahwa pernyataan Ketua KPPU Kodrat Wibowo memicu kontroversi di kalangan peternak, ketika mereka menghadapi dominasi perusahaan raksasa.

“Perusahaan besar atau integrator itu memiliki inti plasma yang juga bermitra dengan peternak kecil dan didukung pemerintah, tapi ada banyak peternak mandiri yang mengalami kerugian akibat persaingan yang tak sehat atau dominasi dari perusahaan besar,” kata Muladno, yang dikutip dari situs yang sama.

Menurut Muladno meskipun monopoli tidak masalah, tapi pernyataan tersebut berakibat pro dan kontra.

Baca Juga :   Petani Minta Disdag dan Bulog Intervensi Harga Cabai

“Pernyataan KPPU tersebut memiliki semangat untuk membesarkan usaha, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas dengan melibatkan rakyat dalam plasma, itu sah-sah saja,” ujar dia.

Kendati, lanjut dia, yang menjadi persoalan bila usaha inti plasma mereka besar, lalu memusnahkan peternak mandiri. Maka itu yang disebutnya berbahaya.

Pada titik ekstrem, masyarakat yang bermitra dalam plasma, keuntungan mereka yang datar-datar saja itu, bisa saja suatu saat dikurangi oleh integrator, jelas Muladno.

Artinya, sudah tidak ada kontrol lagi terhadap dominasi integrator. “Bila perusahaan besar bisa memenangi monopoli yang terjadi secara natural, maka peternak mandiri harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan akademisi,” kata Muladno.

Dia mengutarakan bahwa, Pemerintah daerah harus melindungi peternak dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada peternak mandiri, dan akademisi bekerja membantu dengan inovasi-inovasi untuk produksi yang efisien dan menghasilkan unggas yang berkualitas.

“Saya melihat perusahaan besar perunggasan juga bersaing satu sama lain. Bila antar gajah bersaing, secara sadar dan tidak sadar yang kecil-kecil mati semua,” imbuhnya.

Menyikapi pernyataan Ketua KPPU Kodrat Wibowo, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Singgih Januratmoko menyebut praktik monopoli hanya boleh dilakukan oleh negara, terutama yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, termasuk dalam hal ini pangan.

Baca Juga :   Tidak Ada Irigasi, Puluhan Petani di Ngrampal Sragen Tutup Paksa Proyek Jembatan Ganefo

“Bila monopoli dilakukan dalam dunia usaha yang menyentuh kehidupan rakyat banyak, akan membahayakan pasokan dan dari sisi usaha para pelaku usaha kecil bisa mati,” ujarnya, melansir dari situs yang sama.

Dalam bisnis perunggasan, ujar Singgih, para peternak mandiri memiliki modal terbatas. Dalam kondisi harga buruk dan pandemi, peternak mandiri akan kehabisan modal.

Sementara itu, integrator yang modalnya besar memiliki nafas panjang.

“Secara natural peternak rakyat mandiri akan musnah, dan terciptalah monopoli integrator. Meskipun natural, negara ini tak boleh tinggal diam ketika ada sebagian rakyat yang kehilangan mata pencariannya,” jelas Singgih yang juga Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), ini.

Bila pemerintah tak hadir dalam bisnis perunggasan, lalu tercipta monopoli, maka secara esensi negara mengkhianati amanat untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

“Ini yang harus diperhatikan oleh KPPU, bahwa negara menjamin dan melindungi rakyatnya. Praktik monopoli oleh pengusaha tak bisa dibenarkan,” tutupnya. (*)

  • Bagikan