Mediatani – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics telah meresmikan Gudang Modern Unit Pengantongan Pupuk (UPP) yang berlokasi di Kompleks Pergudangan BGR Logistics Divisi Regional, Medan.
Gudang ini memiliki kelebihan peningkatan produktivitas 3 kali lipat hingga mengimplementasikan teknologi IT.
Direktur UTama BGR Logistics M Kuncoro Wibowo menjelaskan bahwa Gudang Modern UPP Medan merupakan revitalisasi dari 8 gudang dengan total luas gudang eksisting seluas 11.520 m2.
Daya tampung pupuknya sebanyak 28.750 ton. Setelah dilakukan revitalisasi yang dimulai sejak akhir 2019 kini total luas gudang UPP menjadi 18.776 m2 dengan kapasitas penyimpanan pupuk menjadi sebanyak 46.000 ton.
Dengan adanya revitalisasi ini, produktivitas bagging menjadi meningkat. Semula produktivitas hanya mencapai 1000 ton/hari sekarang bisa sampai 3000 ton/hari.
Proses revitalisasi yang dilakukan BGR Logistics bersinergi dengan PT Nindya Karya (Persero) & PT Virama Karya (Persero).
“Pembangunan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan service level kepada para pelanggan pupuk yang 44 tahun telah menjadi pelanggan setia BGR Logistics”Dengan adanya gudang modern UPP Medan ini diharapkan dapat mengurangi biaya sewa Gudang senilai Rp5,7 miliar pertahunnya.
“Kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam pengelolaan pupuk curah menjadi prioritas perusahaan dengan implementasi IT, yaitu Warehouse Integrated Application (WINA) serta pergerakan armada kami dalam mengankut pupuk curah diimplementasikan Fleets Integrated and Order Application (FIONA),” terangnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4/2021), melansir, Selasa (13/4/2021) dari situs detik.com.
Dia menjelaskan Gudang UPP itu merupakan bentuk sinergi dan penghematan BGR Logistics dengan Perusahaan BUMN lainnya.
Menurutnya dengan begitu bisa memberikan support serta kontribusi bersama kelompok Klaster Pangan.
Ketua BUMN Klaster Pangan, Arief Prasetyo Adi menilai inovasi yang diusung oleh BGR Logistics telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa perusahaan FMCG (Fast Moving Consumers Goods).
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan & Pupuk Kementerian BUMN RI Zuriyati Simbolon mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini BGR Logistics telah berubah menjadi lebih inovatif dan nantinya akan mampu menjadi Supply Chain Integrator dari Holding BUMN Klaster Pangan.
Dengan adanya gudang Unit Pengantongan Pupuk Ini nantinya akan mempercepat distribusi pupuk serta sangat memberikan manfaat untuk sektor pertanian.
Sementara itu, di berita yang lain, sebagaimana telah ditayangkan mediatani.co sebelumnya, Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menuturkan pemerintah berencana membatasi penyaluran pupuk bersubsidi hanya untuk petani dengan luas lahan di bawah 1 hektare, sebagaimana diberitakan CNNIndonesia yang dilansir mediatani.co, Jumat (9/4/2021).
Hal itu turun jika dibandingkan dengan penyaluran saat ini yang maksimal untuk petani pemilik lahan paling banyak 2 hektare. Ini dilakukan karena anggaran subsidi pupuk yang diberikan pemerintah terus berkurang tiap tahunnya.
Pada taun 2021, misalnya, Kementerian Pertanian mengajukan alokasi pupuk subsidi sebanyak 23,2 juta ton. Namun yang diberikan pemerintah hanya sebesar 9,04 juta ton.
“Memang kebutuhan pupuk yang dialokasikan 2021 hanya 45 persen. Oleh karenanya apabila ada kekurangan dan kelangkaan pupuk harap maklum,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (7/4/2021), lalu.
Berdasarkan data 2020, jumlah petani dengan lahan maksimal 2 hektare mencapai 16,6 juta. Di sisi lain, kebutuhan pupuknya mencapai 23,2 juta ton.
Untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi para petani tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp63 triliun.
Sementara itu, jika pupuk diberikan kepada petani dengan lahan di bawah 1 hektare, jumlah penerimanya akan berkurang menjadi 12,7 juta hektare dan kebutuhan pupuknya menjadi hanya 12 juta ton.
“Kebutuhan anggaran subsidinya menjadi Rp32,4 triliun,” imbuh Sarwo Edhy.
Meskipun begitu, hal tersebut belum diputuskan oleh pemerintah dan masih dibahas oleh panitia kerja (Panja Pupuk) yang dibentuk oleh komisi IV DPR. Baca selengkapnya dengan klik di sini. (*)
