Mediatani – Pemerintah Provinsi Riau memberikan undangan kepada para pimpinan perusahaan di sektor perkebunan Provinsi Riau untuk menandatangani surat pernyataan.
Dengan surat tersebut, mereka diminta komitemannya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan cepat tanggap dalam menanganinya. Kegiatan ini berlangsung pada Hari Jum’at (5/3/2021) di Gedung Pauh Janggi, Gubernuran Riau.
Dilansir dari Antaranews – Kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli mengatakan bahwa upaya itu adalah langkah nyata bagi perusahaan dalam komitmen mencegah karhutla sesuai aturan yang berlaku.
Bukti dari komitmen mereka adalah dengan menandatangani dokumen yang telah disediakan, baik dari perusahaan secara grup atau pun per perusahaan.
Harapannya upaya ini menjadi bentuk komitmen penuh pihak terkait bersama pemerintah dalam mencegah karhutla yang selama ini menjadi salah satu masalah terbesar di Provinsi Riau.
Siaga darurat karhutla telah ditetapkan oleh Pemprov Riau sejak tanggal 15 Februari, dan status ini ditetapkan hingga 31 Oktober 2021. Dengan kondisi tersebut, maka diambillah langkah cepat oleh Pemprov Riau.
Zulfadli mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah cepat dan mengumpulkan semua perusahaan perkebunan guna meminta komitmen mereka dalam mencegah karhutla.
Selain itu, Zulfadli juga menginginkan agar perusahaan terkait bisa peka dengan kondisi di sekitarnya, termasuk berperan aktif bersama masyarakat dalam menangani karhutla yang saat ini terjadi.
Namun kenyataannya, dari 374 perusahaan perkebunan yang ada di provinsi Riau, hanya 100 perusahaan saja yang datang untuk menandatangani dokumen komitmen cegah karhutla.
Salah satu sebab sedikitnya jumlah perusahaan yang hadir yaitu karena pandemi covid-19, sehingga tidak semua perusahaan bisa menghadiri pertemuan tersebut.
Zulfadli mengatakan bahwa 100 perusahaan perkebunan yang hadir merupakan perusahaan yang memiliki kebun di daerah rawan terjadi kebakaran, seperti di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan Kota Dumai.
Terkait karhutla, hingga saat ini pemrov masih terus berusaha untuk mengumpulkan data area kebun sawit yang terbakar.
“Di Pulau Rupat (Bengkalis) ada, tapi saya lupa nama perusahaannya,” katanya.
Kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini mengatakan bahwa untuk penyidik pegawai negeri sipil, saat ini Dinas Perkebunan Riau juga membantu Polda Riau untuk menyelidiki kasus dugaan kebakaran lahan perkebunan.
Dalam upaya penyelidikan kasus karhutla, penyidik PNS juga sudah dipanggil oleh Polda Riau
Berdasarkan data dari BMKG Stasiun Pekanbaru, ada 35 titik panas (hotspot) yang jadi indikasi awal karhutla di Riau. Titik ini sudah dideteksi satelit BMKG sejak Hari Jumat petang.
Lokasi yang paling banyak terjadi karhutla ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 10 titik.
Kemudian titik terbanyak diikuti oleh Kabupaten Bengkalis dengan tujuh titik, Pelalawan dengan enam titik, Kota Dumai, Siak, dan Indragiri Hilir masing-masing dengan empat titik, dan terakhir Rokan Hilir dengan satu titik.
