Foto: Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau lokasi pembangunan Food Estate, Kamis (9/7/2020).

Mediatani – Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengomandoi proyek Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional di Kalimantan Tengah. Pada proyek tersebut, Prabowo akan menanam singkong di lahan seluas 60 ribu hektar. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (14/9).

Menurut Syahrul, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menanam di lahan seluas 60 ribu hektare. Rencana penanaman singkong oleh Kemenhan sebagai upaya menambah cadangan pangan strategis di lahan seluas 60.000 hektare pada tahun ini.

Namun, Syahrul menegaskan, program penanaman singkong oleh Kementerian Pertahanan tidak termasuk dalam rencana Kementerian Pertanian. Sebab pihaknya mendapat bagian untuk menanam padi di lahan 30 ribu hektare.

“Saya nyatakan bahwa saya tidak ikut kalau yang itu, saya hanya fokus pada 30.000 hektare, dan itu tidak boleh dicampur yang mana yang ditanami Menhan, yang mana yang ditanami kami,” kata SYL dilansir dari Antara, Selasa (15/9/2020).

Terkait penggunaan lahan, Syahrul menjelaskan bahwa Prabowo akan melaksanakan rencana ini di lahan yang berbeda dengan lahan yang Kementan garap, tapi masih di kawasan Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Namun ia tidak merinci kapan rencana tersebut pastinya akan dilaksanakan.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, SYL menjelaskan, bahwa terdapat potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare. Namun, lahan tersebut merupakan lahan yang berbeda dengan yang digunakan Kemenhan untuk menanam singkong.

Baca Juga  Mantan Rektor Unhas Kupas Predator Usaha Bisnis

Khusus pada 2020 ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan intensifikasi pertanian di lahan seluas 30.000 hektare agar lahan tersebut segera ditanami padi demi mengejar musim tanam Oktober 2020-Maret 2021.

Ketua Komisi IV DPR dari fraksi PDIP, Sudin juga mempermasalahkan lahan tersebut belum memiliki irigasi yang baik berdasarkan tinjauannya setahun yang lalu. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan sistem penanamannya dan kapasitas tenaga kerja yang akan digunakan.

“Itu rusak berat, masih dalam perbaikan. Makanya, saya tanyakan apakah bisa ditanam 30.000 hektar? Pakai apa tanamnya? 30.000 Ha itu banyak lho. Kalau melibatkan tenaga kerja itu mungkin puluhan ribu. Apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan tenaga kerja di sana itu kan sangat kekurangan,” cecar Sudin.

Syahrul lantas menjelaskan, dari seluas 164.598 hektar yang dicanangkan untuk proyek food estate, sekitar 142.000 hektar yang bisa ditanami. Dari angka tersebut, mengerucut lagi sekitar 82.000 hektar di antaranya sudah memiliki irigasi.

Meski demikian, menurutnya, hanya sebanyak 30.000 hektar yang memang dinilai sangat layak ditanami, sehingga penanaman pun dilakukan pada tahun ini. Menurut dia, intervensi Kementan di lahan itu sudah dilakukan sejak April 2020 dan kini tengah masuk pada penanaman intensifikasi.

“Jadi kami yakin di 30.000 hektar itu kami bisa masuk, dan memang dengan kerja yang lebih kuat, serta irigasi di sana sudah dibenahi,” kata Syahrul.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here