Mediatani – Aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dilakukan oleh DPR dalam Sidang Paripurna Senin, 5 Oktober 2020, masih terus bergulir.

Aksi demo besar-besaran pun marak dilakukan di berbagai daerah oleh serikat buruh, sebagai bentuk penolakan terhadap UU Ciptaker yang disinyalir banyak merugikan para pekerja.

Di tengah aksi demo menolak Omnibus Law di Jakarta UU Cipta Kerja di Istana Negara yang dilakukan Kamis 8 Oktober 2020 tersebut, Presiden Joko Widodo tidak ada di Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kunjungan ini dalam rangka meninjau lumbung pangan (food estate), proses olah tanah dan  tanam padi, keramba ikan, serta peternakan bebek.

“Jadi hari ini saya kembali lagi Provinsi Kalimantan Tengah khususnya sekarang ini ada di Kabupaten Pulang Pisau ingin memastikan dimulainya food estate,”ujar Jokowi dalam keterangan persnya pada Kamis (8/10/20).

Sontak hal itu jadi sorotan publik, sebab seolah-olah Presiden RI yang akrab dipanggil Jokowi ini menghindar. Termasuk Cendekiawan muslim, Ulil Abshar Abdalla, memberikan komentar.

Ulil menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo tetap berada di Istana Kepresidenan ketika masyarakat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Walau nantinya tidak bisa menemui para demonstran yang terdiri dari buruh dan mahasiswa serta elemen masyarakat lain.

“Eloknya ya, menurut adab Jawa, jika sedang kedatangan tamu, ya Pak Presiden tidak malah nglungani, pergi, untuk menengok food estate di Kalteng,” kata Ulil dari akun twitter miliknya, Kamis, 8 Oktober 2020.

Sementara itu, Ekonom Senior Rizal Ramli juga menggapi hal tersebut. Ia mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo menemui para demonstran yang menyampaikan aspirasi dengan menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Mas Jokowi, jangan kabur-kabur dong. Katanya pemberani, ketemu dong dengan pimpinan-pimpinan buruh dan mahasiswa,” cuitnya dalam akun Twitternya.

Sementara itu melandir dari Warta Ekonomi, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, membantah agenda Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah untuk menghindari massa yang ingin demo di Jakarta.

“Tidak, agenda presiden untuk Food Estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi di Jakarta,” jelas dia.

Kawasan Food Estate Kalteng

Presiden menyampaikan bahwa kawasan food estate di Provinsi Kalteng  akan di garap seluas 168.000 hektar (ha) dan pada tahun 2020 dikerjakan seluas 30.000 ha sebagai model percontohan terdiri lahan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 ha dan Kapuas 20.000 ha.

Pengembangan kawasan lumbung pangan yang digarap berskala besar sehingga mekanisasi alat-alat modern sangat diperlukan. Selain itu, di kawasan yang sama akan dibuat pengembangan berbagai komoditas meliputi komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan

“Lumbung pangan ini mengkombinasikan antara sawah yang ditanam padi kemudian dipinggirnya ditanam jeruk, bawang merah, kelapa dan kita harapkan nanti hasil yang dihasilkan, petani bukan hanya padi tapi ada jeruk, kelapa dan yang lainnya,”

Jokowi mengatakan kombinasi-kombinasi model bisnis akan diterapkan di kawasan food estate ini sebagai  tahapan percontohan sehingga kedepan jika upaya ini berhasil maka akan di replikasi ke daerah lain.

Selain itu, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas memiliki hamparan lahan luas dan semuanya datar, kekayaan airnya melimpah serta tanah yang subur sehingga sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan supaya lahan menjadi produktif.

Secara terpisah, Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 guna membangun lumbung pangan nasional.

“Upaya ini dapat menciptakan lapangan kerja di pedesaan, pemberian perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Syahrul menyampaikan bahwa pengembangan kawasan food estate di Provinsi Kalteng, dilakukan dengan teknologi optimalisasi lahan rawa secara intensif, guna meningkatkan produksi dan indeks pertanaman (IP).

Saat ini, khususnya pada masa pandemi Covid-19, sektor pertanian  memberikan pertumbuhan positif sebesar 16,24% pada kuartal II (q to q). Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk tetap mempertahankan keamanan dan ketersediaan pangan demi terciptanya kondisi masyarakat yang damai dan sejahtera.

“Kita semua harus  bekerja keras dan bekerja sama dilandasi dalam upaya penyediaan tambahan stok pangan nasional. Semoga wabah ini segera berakhir dan aktifitas kembali normal, sehingga perekonomian masyarakat bangkit kembali,” tandas Syahrul.

Baca Juga  Kolaborasi Menko Maritim & Mentan Garap Food Estate di Humbang Hasundutan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here