Pemprov Maluku Utara Beberkan Sejumlah Kendala Dalam Pengembangan Lumbung Ikan Nasional

Mheela Nisty - Mediatani.co
  • Bagikan
Ilustrasi: armada perikanan

Mediatani – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terus berupaya untuk mematangkan progres pengembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Hal tersebut diungkapkan pihak Pemprov Maluku Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program Lumbung Ikan Nasional, pada Senin (15/3).

Rakor yang dilaksanakan secara virtual itu dihadiri oleh Sekda Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir dan jajarannya bersama Deputi dan Asdip II Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim, Dr. Safri Burhanudin, menjelaskan bahwa Maluku Utara terlibat sebagai bagian dari LIN sesuai arahan dari Menko, sehingga dari Kemenko Marves juga melibatkan Kementerian Kelauan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian UKM.

Safri mengungkapkan, ketiga pihak kementerian tersebut telah melakukan kunjungan lapangan ke Kota Ternate, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Sula, Halmahera Utara, Morotai dan Tidore Kepulauan.

Dari lokasi-lokasi tersebut, lanjut Safri, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Hambatan yang paling umum yang telah ditemukan tim yang berkunjung, yakni hambatan SDM, keterbatasan armada, bahan bakar, rantai dingin serta interkoneksi pemasaran.

“Semua ini telah dijumpai hampir sama di seluruh kabupaten/kota. Ada tujuh hal utama yang umum ditemui di setiap daerah, yakni ketersedian armada, SDM, pasokan bahan bakar, sumber listrik, kapasitas pasokan rantai dingin, korporasi nelayan, dan interkoneksi pemasaran,” sambungnya.

Baca Juga :   Gencarkan Konsumsi Ikan, KKP Selenggarakan Pelatihan Pengolahan Ikan

Dikatakannya, berbagai permasalahan tersebut rencananya akan dibahas pada 29 Maret 2021 mendatang. Terkait dengan hal itu, lanjunya, perlu dilakukan kajian akademis sehingga nanti dapat diketahui kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan.

“Misalnya dari sisi ketersediaan SDM nanti dari Kementerian Pendidikan yang menjelaskan, pasokan bahan bakar dan listrik akan dihadirkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, pasokan rantai dingin dari KKP, interkoneksi pemasaran dihadirkan dari Kementerian Perhubungan. Jadi pada rapat selanjutnya akan menghadirkan beberapa kementerian terkait tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekda Maluku Utara, Drs Syamsuddin A.Kadir, menuturkan bahwa tim dari Kemenko Marves telah melakukan pendataan ke sejumlah daerah yang dikunjungi. Dari hasil pendataan itu, cukup diperoleh hasil yang menggembirakan.

Menurutnya, semua kebutuhan di daerah, mulai dari infrastruktur yang dibangun, kesiapan sumber daya manusia hingga armada para nelayan akan dibuat dalam satu kajian akademik, sehingga pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan para pakar yang bisa menghitung dan menganalisa secara keseluruhan.

Selain itu, tambahnya, kolstor dan pabrik es yang terdapat di Bacan, Halmahera Selatan, dari sisi hasil telah melebihi kapasitas yang ada.

Baca Juga :   Flu Babi: Berpotensi Jadi Pandemi, Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan

“Setelah tim melakukan pemantauan dan ternyata Maluku Utara sangat potensial untuk peningkatan hasil tangkapan perikanan tangkap dan potensial juga untuk pengembangan perikanan budidaya,” jelasnya.

Terkait rencana pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), menurutnya, harus ada tim yang benar-benar dapat melakukan perhitungan secara komprehensif terkait dengan kondisi lautan dan jenis ikan di Maluku Utara.

“Ada beberapa persoalan juga yang ada di daerah, yakni banyak ketersedian kolstor tetapi penyediaan es tidak ada, ada pabrik es tetapi SDM-nya tidak tersedia,”ungkap Sekda.

Syamsuddin juga menjelaskan bahwa pihak Kemenko Marves sendiri telah mengatakan akan berkomunikasi dengan pihak PLN atau pengembang listrik swasta guna mengembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan minimnya suplai listrik di daerah-daerah tersebut.

Sementara itu, Asdep II Bidang Koordinator Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ikram Sangaji, menyampaikan bahwa berbagai permasalahan tersebut nantinya akan dibahas secara detail pada 29 Maret, hasilnya seperti apa dan akan ditindaklanjuti dalam survei.

Menurutnya, pemetaan tersebut sangat penting sehingga perlu dilakukan kajian secara akademik dan bekerjasama dengan beberapa univeritas yang ada di Maluku Utara

“Sehingga dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat dokumen terkait Lumbung Ikan Nasional di Maluku Utara,” ungkap Ikram Sangaji.

  • Bagikan