Home / Berita / Internasional

Rabu, 22 November 2017 - 20:35 WIB

Perjanjian Perdagangan Bebas Rugikan Petani Indonesia

Ilustrasi

Ilustrasi

Mediatani.co — Sehubungan dengan perjanjian bebas global, menurut direktur Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ), hal tersebut sama sekali tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut.

“Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di WTO tidak dibuat untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia,” kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti dalam rilis di Jakarta, Selasa (21/11) yang dirilis Antara.

Menurut Rachmi, indikasi hal itu dapat dilihat dari kekalahan Indonesia di badan banding WTO terkait tudingan Amerika Serikat dan Selandia Baru yang tidak setuju kepada kebijakan pembatasan impor RI. WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1944 mengenai penghilangan hambatan perdagangan global.

Baca Juga :   Petani Pepaya Sukses Buah Lebih Manis Omzet Menggiurkan

“Tentunya kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia. Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani,” ujar Rachmi Hertanti.

Ia menambahkan , sesuai aturan WTO, maka Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam jangka waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika tidak dilakukan, maka Indonesia harus memberikan kompensasi kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat yang besarannya disepakati bersama. Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk atau besaran kompensasi, kedua negara tersebut dapat meminta kepada WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia.

Baca Juga :   Kondisi Petani Terus Membaik Meski Masih Dalam Suasana Covid

Untuk itu, ujar dia, pemerintahan Indonesia harus memprioritaskan kepentingan petani kecil dalam perundingan isu pertanian global, termasuk yang terkait dengan WTO.

Hal yang senada diungkapkan oleh Sementara itu, Achmad Yakub dari Bina Desa. Menurutnya, tidak mungkin menyerahkan kepentingan pangan sebagai keamanan nasional ke mekanisme perjanjian WTO yang dikenal sangat propasar, merugikan petani dan ekonomi bangsa Indonesia secara mendasar.

Mengingat pengalaman puluhan tahun perundingan di WTO yang tidak produktif, sudah selayaknya pemerintah Indonesia mendorong kerja sama alternatif yang berkeadilan sosial,” kata Achmad Yakub.

 

Share :

Baca Juga

Nasional

Jelang Musim Tanam 2, Petani Jabar Kesulitan Mendapatkan Pupuk Bersubsidi

Berita

Raih WTP Tiga Tahun Berturut-turut, BPK Apresiasi Kinerja Kementan

Berita

Hasilkan 1.400 Sapi dari Inseminasi Buatan, Bupati Bantaeng Apresiasi Petani-Peternak di Desa Kaloling

Nasional

Petani Untung, Gunakan Kartu Tani Bisa Tanpa Deposit
Peserta berfoto bersama pembicara (dok. panitia)

Berita

Diskusi Ilmiah PKSPL IPB Angkat Persoalan Wisata Bahari, Wakatobi Jadi Pokok Bahasan

Internasional

Lagi Stres? Coba Peluk Sapi, Cara yang Satu Ini Sedang Tren Di Belanda

Berita

Tak Terkendali ! Serangan Belalang Ancam Hancurkan Pertanian India

Nasional

Ratusan Mahasiswa Pertanian Unhas  Belajar Jadi Penyuluh