Mediatani – Indonesia dan Prancis mendukung langkah penanganan masalah kesehatan laut dengan melakukan rehabilitasi wilayah pesisir. Kedua negara sama-sama menaruh perhatian terhadap isu tersebut.
Hal tersebut terungkapkan saat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan dengan Duta Besar Prancis Olivier Chambard bersama dengan beberapa pihak lainnya dari Prancis, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (19/5/2021).
“Kita sangat concern soal ocean health, juga soal pesisir, kita rehabilitasi dengan menanam mangrove, itu menjadi target kita,” ujar Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono menambahkan, selain mengedepankan kesehatan laut, pihaknya yakin bahwa ekonomi bisa maju bersamaan dengan upaya mempertahankan kesehatan laut.
Maka dari itu, lanjut Menteri Trenggono, pihaknya berkomitmen untuk membangun sektor kelautan dan perikanan dengan mengimplementasikan ekonomi biru. Keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan menjadi sisi yang fokus diperhatikannya dalam membangun sektor ini.
“Saya yakin kesehatan laut itu tanggung jawab semua di dunia,” ujarnya.
Duta Besar Prancis, Olivier Chambard, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KKP untuk menangani masalah kesehatan laut tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Prancis pun ingin turut berkontribusi dalam menyelamatkan wilayah pesisir bersamaan dengan peningkatan perekonomian masyarakat dan pengurangan efek rumah kaca.
Selain membahas tentang kesehatan laut, dalam pertemuan ini Menteri Trenggono menyampaikan berbagai usulan terkait penguatan kerja sama dengan Prancis dalam sektor kelautan dan perikanan.
Usulan tersebut diantaranya yakni pembangunan eco-fishing port, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional, pengembangan shrimp estate, real time sea use monitoring system untuk manajemen ruang laut, hingga dana hibah untuk riset.
Perlu diketahui, pada tahun 2017 Indonesia dan Prancis telah menjalin kerja sama kelautan dan perikanan yang ditandai dengan melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI).
Kerja sama yang dilakukan itu meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan IUU Fishing, promosi investasi pengolahan produk perikanan, perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia, hingga pertukaran informasi dan teknologi.
Selain itu, pada tahun 2019 juga telah dibuat MoU tentang Kerja Sama Riset Kelautan dan Perikanan antara BRSDM KKP dan IRD (Research Institute for Development) Prancis sebagai perjanjian turunan dari LoI yang telah dibuat sebelumnya.
Teranyar, the Agence Française de Développement (AFD) Prancis bersama dengan Ditjen Perikanan Tangkap KKP telah berencana untuk mengembangkan beberapa pelabuhan menjadi eco-fishing port. AFD bahkan telah melakukan feasibility study di beberapa pelabuhan yang dibidik tersebut.
Program ini pun telah dicantumkan dalam Green Book/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020. Hal ini juga sesuai dengan visi Menteri Trenggono untuk menciptakan pelabuhan yang higienis.
Menteri Trenggono berharap kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Prancis dalam riset dan pembangunan kapasitas serta transfer teknologi dapat terus ditingkatkan oleh kedua belah pihak, baik dilaksanakan antara KKP dengan AFD dan IRD, maupun dengan kementerian/lembaga terkait lainnya yang ada di Prancis.
Selain berdiskusi tentang rencana kerja sama yang dijalin antara KKP dan Prancis, Duta Besar Prancis pun menyampaikan rencana Menteri Kelautan Prancis, Annick Girardin untuk melakukan kunjungan ke Indonesia, salah satunya untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka penguatan kerja sama kelautan dan perikanan.
Segala bentuk kegiatan kerja sama kelautan dan perikanan yang akan dijalin oleh Indonesia dan Prancis diharapkan dapat disepakati pada pertemuan kedua Menteri nantinya.
