Ketahanan Pangan Harus Berdampak Positif Bagi Kesejahteraan Petani

  • Bagikan
Sumber foto: mediaindonesia.com

Mediatani – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menegaskan bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait telah mengeluarkan sejumlah kebijakan serta membentuk Badan Pangan Nasional.

“Ketahanan pangan bukan cuma menjadi prioritas, tapi juga menjadi target pemerataan kesejahteraan masyarakat. pemerintah sudah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Airlangga, Rabu (14/9/2022).

Airlangga mengatakan, Indonesia beberapa waktu yang lalu telah menerima penghargaan dari Intenational Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai mampu mencapai swasembada beras.

Di sisi lain, swasembada beras ternyata berdampak pada nasib petani, di mana harga jualnya berpotensi turun drastis begitu memasuki musim panen.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah pun berupaya membantu petani, antara lain dengan memberikan pupuk bersubsidi dan menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) membeli gabah atau beras petani hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Rusli Abdullah mengungkapkan bahwa masalah dalam sektor pertanian di Indonesia berkaitan dengan masalah struktural.

Baca Juga :   Pembangunan Agro Eduwisata Terbesar di Asia Tenggara Dimulai, Ini Dukungan Kementan

“Ada masalah struktural di pertanian nasional, misalnya masalah kepemilikan lahan kecil yang tidak memenuhi skala ekonomi. Petani menua, pekerja naik, orang muda tidak mau bertani, biaya tenaga kerja jadi mahal,” ucapnya.

Oleh karena itu, Rusli menyarankan pemerintah untuk melakukan konsolidasi lahan baik lewat BUMN maupun BUMD. Jika Pemerintah masih ragu dengan efisiensi dari konsolidasi lahan pertain oleh BUMN dan BUMD, maka pemerintah dapat meminta Badan Pangan Nasional untuk melakukan pilot project.

Dia juga menegaskan, dengan pengelolaan hamparan luas secara profesional oleh pemerintah yang berbasis teknologi serta memberdayakan petani, maka petani tidak perlu lagi berebut air.

Pada kesempatan lain, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Mujahid Widian meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan yang berpotensi terjadi.

Mujahid mengatakan, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan berdampak terhadap sektor pertanian secara keseluruhan.

Baca Juga :   Sering Terjadi, Ini 4 Kesalahan Peternak Ayam Kampung Pemula

Dia mengungkapkan, sebelum kenaikan harga BBM subsidi, beberapa harga input produksi sudah naik. Dengan naiknya harga BBM subsidi, maka juga akan berdampak pada kenaikan harga bahan pangan.

Mujahid melanjutkan, selain faktor biaya produksi, petani juga masih harus menanggung biaya konsumsi rumah tangga. Walaupun terjadi kenaikan nilai tukar petani (NTP) dan deflasi pada bulan Agustus 2022, tetap saja petani masih merasa keberatan.

“Walau terjadi deflasi pada Agustus 2022, hal itu akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan tentunya menambah beban keluarga petani ke depannya,” tambahnya.

Oleh karena itu, sambung Mujahid, pemerintah harus mengambil langkah-langkah perbaikan secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM subsidi.

Menurutnya, strategi pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak tidak cukup untuk mengatasi gejolak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM subsidi dan harga-harga lainnya.

  • Bagikan