Mediatani.co – Sejumlah petani di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam memutus mata rantai perdagangan hasil pertanian. Keuntungan dari penjualan hasil panen yang banyak terpangkas, mengakibatkan sejumlah petani terpaksa menjual lahan untuk kelangsungan hidupnya.
Menurut seorang petani, Ayi Cuplis (36), saat ini tak sedikit petani di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang yang sudah tak memiliki lahan pertanian. Para petani yang merupakan penduduk setempat akhirnya menjadi petani penggarap untuk lahan milik warga pendatang. Lantaran sudah tak punya lahan, Ayi pun terpaksa meminjam tanah seluas satu hektare untuk menanam sayuran.
“Hampir semua tanah pertanian di desa ini dimiliki oleh warga pendatang. Makanya, setiap kali panen, petani itu harus membagi hasilnya dengan pemilik lahan. Biasanya itu 70% buat petani, sisanya untuk pemilik lahan. Bukan cuma di Cibodas, di desa lain seperti di Cikidang dan Wangunharja juga banyak warga lokal yang menyewa lahan pertanian punya orang luar,” kata Ayi di Kampung Areng, Cibodas, 3 Oktober 2017.
Menurut dia, penggunaan lahan pertanian milik orang lain itu merupakan imbas dari kesejahteraan petani yang tak membaik. Pasalnya, tata niaga komoditas pertanian lebih menguntungkan tengkulak atau pengepul, yang menjualnya ke para pedagang di pasar tradisional.
Ayi mencontohkan, cabai rawit yang dijual di pasar bisa Rp 15.000/kilogram, padahal di tingkat petani harganya Rp 6.000/kilogram.
“Tantangan petani itu sebenarnya cukup berat, karena harus mengeluarkan biaya perawatan, ditambah biaya untuk membeli pupuk dan obat tanaman. Dengan harga cabai yang dipatok Rp 6.000/kilogram, sebenarnya itu enggak bisa menutupi ongkos dari masa tanam sampai panen. Kami terpaksa menjualnya ke pengepul, karena enggak bisa jual langsung ke pasar,” katanya.
Keuntungan yang besar, kata dia, baru diperoleh apabila suatu komoditas langka di pasaran. Dengan kondisi tersebut, dia berharap pemda dapat memangkas jalur distribusi komoditas pertanian.
Selain itu, dia pun meminta agar subsidi pupuk diberikan tepat sasaran, karena saat ini subsidi pupuk dimonopoli bagi kelompok tani tertentu, yang membuat petani kecil tak kebagian.
Sudah saatnya turun tangan
Terpisah, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra mengakui bahwa problem pemasaran hasil pertanian masih banyak dikeluhkan para petani. Keluhan itu pun dia peroleh saat mengunjungi para petani di Desa Cikole, Lembang.
“KBB termasuk daerah penghasil pertanian, memang sudah seharusnya pemerintah turun tangan,” katanya.
Selain berdialog dengan para petani, Yayat juga berdiskusi dengan warga Cikole yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dia mengapresiasi langkah LMDH di Cikole dalam mengubah kawasan hutan yang sudah tidak produktif menjadi tempat wisata. Pemanfaatan potensi alam itu dapat meningkatkan perekonomian warga setempat.
“Jika dikelola dengan baik, potensi hutan akan menjadi jalan menuju kemakmuran masyarakat,” ujarnya. Meski begitu, dia menekankan, pengelolaan hutan sebagai tempat wisata jangan sampai merusak kelestarian alam.
