Home / Berita / Nasional

Jumat, 24 November 2017 - 07:22 WIB

DPD RI : Kebijakan Pangan Belum Terintegrasi

Mediatani.co — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BULOG, BPOM, Badan Ketahanan Pangan, dan peneliti mengenai pengawasan UU 18/2012 pada Rabu (22/11/2017), Ketua Komite II, Parlindungan Purba, menganggap banyaknya regulator yang menangani persoalan pangan di Indonesia dapat mengakibatkan konflik kepentingan antar stakeholders di bidang pangan.

Menurutnya, terkadang banyaknya regulator dapat memunculkan aturan atau kebijakan yang bertentangan satu sama lain.

Sehubungan dengan hal itu Komite II DPD RI meminta Pemerintah untuk menjamin kepastian ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan Nasional melalui adanya kebijakan yang saling terintegrasi antar kementerian/lembaga. Adanya kebijakan yang saling terintegrasi dianggap dapat menjadi solusi atas permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia.

DPD RI meminta pada pemerintah agar mengintegrasikan sistem kebijakan pangan nasional secara terintegrasi kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Pasal 126 UU 12 Tahun 2012 tentang Pangan,” ujar Parlindungan.

Baca Juga :   Tak Pandang Bulu, Kementan Konsisten Tegakkan Aturan Wajib Tanam Bagi Importir Bawang Putih

Persoalan data mengenai kondisi pangan di Indonesia, DPD RI juga meminta agar dilaksanakan integrasi dan sinkronisasi data pangan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang menangani persoalan pangan di Indonesia. Data tersebut juga diharuskan melalui verifikasi secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar tercipta data pangan yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
Parlindungan mengatakan, Pemerintah Daerah penting untuk dilibatkan terkait pengembangan kearifan pangan lokal di daerah.

“Pemerintah daerah dapat dilibatkan untuk upaya pengembangan produksi, penjaminan harga, dan distribusi pangan lokal untuk menjamin ketersediaan pangan lokal di daerah,” ucapnya

Sementara itu,  masalah kearifan pangan lokal di daerah, Senator dari Sulawesi Tenggara, Wa Ode Hamsinah Bolu, menilai bahwa pemerintah melalui kementeriannya terkait harus lebih memperhatikan masalah pangan lokal. Menurutnya terkadang harga bahan pangan produksi lokal lebih mahal dibanding jenis bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain.

Baca Juga :   Wajib Kamu Tahu ! Inilah Kumpulan Bisnis Startup Dan Aplikasi Pertanian Di Indonesia

“Saya tidak melihat peranan Kementerian Pertanian di daerah terkait pangan lokal. Harga bahan pangan lokal di daerah itu lebih mahal dibandingkan beras dan lebih susah untuk ditemukan,” kata Wa Ode.

Senada dengan itu, senator dari Jawa Timur, Ahmad Nawardi, dalam RDP tersebut menyoroti permasalahan petani. Dirinya menganggap harga pangan tidak berbanding lurus dengan nasib petani. Saat ini, banyak petani yang kurang sejahtera karena terpaksa menjual hasil panen mereka jauh dibawah harga pasar.

Share :

Baca Juga

Nasional

Sebelum Diserang Tikus, Petani Sragen Menyerang Duluan

Berita

Dinas Peternakan Kabupaten Malang: Tidak Ada Wabah, Ternak Aman & Layak Konsumsi
Varietas padi gogo (ilustrasi)

Berita

Upsus Pajale Kementan Perluas Tanam Padi di Sragen Jawa Tengah

Nasional

Jaga Kualitas Produksi, DPR RI Minta Kementan Dorong Petani Kurangi Pemakaian Pupuk Kimia
Buah Durian

Agribisnis

Harga Masih Tergolong Mahal, Durian Wonosalam Sudah Mulai Digemari

Agribisnis

Petani Seledri Sukses Berpenghasilan Puluhan Juta Per Bulan

Nasional

Kesejahteraan Petani Grobogan Meningkat Berkat Pengembangan Korporasi Kedelai
dok. kementan

Berita

IRRI Dukung Kementan Atasi Stunting dan Perubahan Iklim