Home / Berita / Nasional

Rabu, 6 Desember 2017 - 16:55 WIB

HET Beras Dinilai Tidak Realistis, Begini Penjelasannya

katadata.co.id

katadata.co.id

Mediatani.co — Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tentang HET beras tidaklah realistis lantaran tidak memperhatikan sisi produksi dalam penetapan kebijakan tersebut.

Menurut Dwi, dengan harga gabah di atas Rp 5 ribu per kilogram seperti saat ini, HET beras medium sebesar Rp 9.450 per kilogram dinilainya tidak tepat.

Data BPS melaporkan bahwa harga rata-rata beras di penggilingan sudah mencapai Rp 9.280 per kilogram. “Dengan kondisi ini, beras sepantasnya memang dijual dengan harga di atas Rp 10 ribu per kilogram dengan perhitungan biaya distribusi,” ujar Dwi seperti yang dikutip oleh Katadata.co.id senin (5/12).

HET beras ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. HET beras medium ditetapkan sebesar Rp 9.450 untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat; Rp 9.950 untuk Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan; serta Rp 10.250 untuk Maluku dan Papua.

Baca Juga :   Gelar Peringatan Hari Tani Nasional 2020, Mentan Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Majukan Sektor Pertanian

Disamping itu, Dwi menganggap bahwa data pasokan beras yang diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) belumlah akurat. Menurutnya, surplus beras yang diklaim oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan yang mencapai 17,4 juta ton pada 2017 tidaklah benar karena seharusnya surplus tersebut dapat membuat harga di pasaran lebih rendah.

Kalau ada surplus sebanyak itu, harga beras hanya sekitar Rp 5 ribu hingga 6 ribu per kilogram, beras premium malah bisa sebesar Rp 6.500,” kata Dwi.

Baca Juga :   Produksi Benih Padi Hibrida Jadi Solusi Cerdas Tingkatkan Produktivitas Padi

Sementara itu, soal ancaman sanksi dari Satuan Petugas  (Satgas) Pangan kepada pedagang yang masih menjual di atas harga yang sudah ditentukan,  hal itu tidak akan membatasi pedagang beras menjual di atas HET. Penyebabnya karena, pedagang tak akan mau rugi dengan menjual murah terutama di saat pasokan berkurang dan harga naik dari hulu.

Yang berlaku tetap hukum ekonomi, HET kan hanya sekadar aturan,” ujar Dwi

Dwi pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera memerintahkan bawahannya untuk lebih berhati-hati mengelola tata niaga beras. Gejolak harga beras sebagai bahan pokok bisa berdampak buruk terhadap stabilitas politik nasional. “Tahun ‘98 terjadi goncangan harga beras, akhirnya ada pergantian rezim,” pungkasnya.

 

Share :

Baca Juga

Agribisnis

Petani Pepaya Sukses Buah Lebih Manis Omzet Menggiurkan

Nasional

DPR Kritik Ketahanan Pangan, Sri Mulyani Pamer Insentif Petani

Nasional

Perkuat Ekonomi Nasional, Mentan Syahrul Gencarkan Ekspor Pertanian dan Konsumsi Pangan Lokal
Aksi Tolak Reklamasi

Nasional

Massa Tolak Reklamasi Lempari Kantor Anies Baswedan Dengan Ikan Busuk

Berita

Dengan Sistem Kemitraan, Peternak Milenial Ini Sukses Miliki Ribuan Ternak & Ratusan Mitra

Berita

Pemborosan Anggaran Rp 45 Triliun Jadi Sorotan Rembuk Petani

Berita

Panen Perdana, Halmahera Timur Kini Mandiri Benih Padi

Berita

Menteri Pertanian Bantu Korban Banjir di Tujuh Kabupaten Sulsel