Menyoal Kesejahteraan Petani

muktamar umakaapa - Mediatani.co
  • Bagikan

Mediatani.co – Kesejahteraan petani merupakan salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah. Terkait hal ini, ada pandangan yang muncul bahwa kesejahteraan petani sebetulnya masih belum terlalu meningkat.

Bila melihat data pada tahun 2014, sebanyak 54,8 juta orang bekerja di sektor pertanian. Jumlah ini sama dengan 34 persen dari total jumlah pekerja di Indonesia. Namun 34,3 juta di antaranya tergolong miskin atau rentan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan target pemerintah yang ingin mencapai swasembada pangan.

BACA JUGA

Menurut Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi , tantangan yang dihadapi oleh para petani sangatlah beragam. Beberapa tantangan yang dihadapi para petani antara lain adalah terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan, menurunnya jumlah rumah tangga yang memiliki lahan pribadi dan semakin banyak petani yang menjadi buruh tani tanpa lahan.

Baca Juga :   Bupati Hamim Pou: Pasar Hewan Bonebol Adalah Pasar Hewan Gorontalo

“Belum lagi gencarnya pembangunan infrastruktur yang menggerus lahan-lahan pertanian dan rendahnya harga beli komoditas pangan yang ditanam petani,” ungkap Hizkia dalam keterangan resminya ditulis Minggu (29/10/2017).

Dari hasil  penelitian CIPS, menunjukan bahwa di beberapa daerah seperti Indramayu, Jawa Barat, Kebumen dan Cilacap di Jawa Tengah, mayoritas petani menganggap bahwa program bantuan yang diberikan pemerintah kurang efektif untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Diantaranya misalnya subsidi benih, petani menilai program ini kurang efektif untuk membantu mereka karena benih subsidi berisiko berkualitas buruk. Benih subsidi juga memiliki ketidakpastian periode distribusi. Oleh karena itu, lanjutnya, petani lebih memilih untuk menggunakan benih non-subsidi.

Baca Juga :   Budidaya Udang Vaname di Probolinggo Gunakan Media Air Laut Buatan

“Pemerintah sebaiknya mengalokasikan ulang anggaran untuk program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sejahtra (KIS) dan kartu Indonesia Pintar (KIP). Besar anggaran untuk benih, pupuk dan beras subsidi senilai Rp 52 triliun. Jumlah ini adalah dua kali lipat dari anggaran untuk ketiga program tadi,” ujar Hizkia.

Pemerintah dalam hal ini sebetulnya bisa membuat program Asuransi Pertanian untuk Petani Padi (AUTP). Program asuransi tidak lain untuk memeberikan kompensasi atas kehilangan pendapatan oleh petani akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, hama maupun penyaikit tanaman.

Beberapa hari lalu digelar rembuk nasional, dalam forum itu fokus masalah yang didiskusikan adalah kesejahteraan petani. Disamping itu juga, rembuk nasional turut  menyoroti persoalan tata kelola pangan, terutama menyangkut Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

  • Bagikan