Mediatani.co — Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau mendapat pertentangan keras dari Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI). Kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dan justru berpotensi mempersulit pabrikan rokok untuk memperoleh bahan baku.
Sekretaris Jenderal APCI I ketut Budhiman mengatakan bahwa akan terjadi penurunan jumlah serapan cengkeh hingga 50% yang diakibatkan oleh aturan ini.
Ini (diperkirakan) akan berdampak pada penurunan jumlah serapan cengkeh hingga 50 persen dari total produksi nasional,” katanya di Jakarta, Kamis (14/12).
Menurut dia, hal yang tak dapat dihindari juga ialah pabrikan rokok akan berhenti berproduksi lantaran akan mengalami kekurangan bahan baku tembakau.
BACA JUGA :
Budhiman khawatir jika sesuatu terjadi pada industri dampaknya juga akan mengenai petani cengkih. “Sangat ironis bahwa tembakau yang pasokannya tidak mencukupi dibatasi impornya, sedangkan cengkih yang cukup diproduksi di Indonesia, malah dibuka lebar impornya.” katanya
Selain petisi, putusan APCI lainnya adalah melanjutkan perjuangan agar kretek dapat dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya, sejajar dengan batik, angklung dan keris. APCI berharap seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, asosiasi, media, dan elemen terkait lainnya untuk memupuk soliditas demi kretek Indonesia yang sudah dikenal hingga mancanegara.
“Kami juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya 1,5 juta petani cengkih di Indonesia, untuk memperjuangkan masuknya cengkih ke dalam nomenklatur dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT),” kata Budhiman.
Budhiman meminta pemerintah tidak menganaktirikan para petani cengkih. Ia berharap pemerintah mengalokasikan cukai rokok untuk penelitian dan pengembangan tanaman cengkih selain untuk rokok. Dengan demikian, petani cengkih tidak terlalu tergantung pada industri hasil tembakau.
“Seluruh pengurus sepakat untuk melakukan penguatan organisasi APCI di daerah-daerah di Indonesia.” pungkasnya
